MATA INDONESIA, JAKARTA – Kompolnas menanggapi komentar Anwar Abbas yang meminta Densus 88 tak sibuk mengurusi kotak amal dan ikut fokus memburu kelompok separatis dan teroris (KST) Papua.
Ketua Kompolnas, Benny Mamoto menegaskan bahwa sebenarnya Densus 88 juga ikut menangani kasus terorisme di Papua. “Densus sudah melakukan penangkapan beberapa kali di Papua. Beberapa target Densus ada di Papua,” katanya, dikutip Selasa 9 November 2021.
Ia mengungkapkan bahwa Densus 88 tetap menangkap KST Papua, meski jumlahnya tidak sebanyak penangkapan teroris di daerah lain.
“Densus memantau jaringan teror se-Indonesia, tidak hanya di Papua. Di Papua kan ada Satgas Nemangkawi terdiri dari TNI dan Polri yang memang fokus mengejar KKB,” ujarnya.
Lebih lanjut, Benny menjelaskan alasan Densus 88 mengamankan kotak amal seperti yang terjadi di Lampung. Menurutnya pimpinan JI, Para Wijayanto memang memanfaatkan kotak amal sebagai media untuk menggalang dana demi operasional kelompoknya.
“Salah satu cara penggalangan dana adalah melalui kotak amal yang disamarkan sehingga masyarakat tidak tahu siapa di balik kotak amal tersebut. Ini semua diatur di buku strategi mereka. Mereka bahkan punya bisnis legal sebagai sumber dana untuk mengelola organisasi, termasuk memberangkatkan ratusan anggotanya ke Suriah. Pendanaan sangat penting bagi organisasi teroris,” katanya.
Benny menyebut pendanaan bagi kelompok teroris bagai darah bagi tubuh manusia. Menurutnya salah satu strategi melumpuhkan teroris adalah dengan mematikan sumber dananya, yang dalam hal ini adalah menyita kotak amal.
“Oleh sebab itu marilah kita belajar tentang perkembangan jaringan teroris yang semakin maju dan canggih, supaya kita tidak tertinggal informasi, baik cara teroris berkomunikasi dengan teknologi terkini, maupun cara teroris mencari dukungan dana,” katanya.
Sebelumnya, Anwar Abbas menyoroti aksi Densus 88 yang menyita ratusan kotak amal di Lampung, yang diduga untuk mendanai aksi terorisme. Anwar Abbas meminta Densus 88 juga ikut andil memberantas KST Papua.
Anwar Abbas menegaskan potensi Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terbuka. Apalagi jika masalah KST Papua tidak tertangani dengan baik.
