MINEWS, JAKARTA -Â Beredar rumor, calon menteri yang menginginkan jabatan di kabinet harus menyetor uang senilai Rp 500 miliar ke parpol agar namanya disetor hingga ke presiden.
Menanggapi rumor tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak mungkin para menteri sebelumnya menyetor uang senilai Rp 500 miliar. Menurutnya itu tidak logis, mengingat gaji menteri tidak sampai Rp 100 juta.
“Untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya ingin jadi menteri. Secara logika tidak masuk akal, menteri aja gajinya gak sampai Rp 100 juta, bagaimana uang itu dikeluarkan?” kata Pramono di Jakarta, Senin 25 November 2019.
Menurutnya, kalaupun rumor tersebut benar, maka akan mudah dilacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Sekarang ini uang di atas Rp 100 juta saja sudah sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh kepolisian,†ujarnya.
Ia menegaskan, proses rekruitmen para calon menteri dilakukan secara teliti dan hati-hati oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, kata dia, penunjukan calon menteri pun dilakukan langsung oleh presiden.
Rumor ini sebelumnya dilempar oleh Ketua Umum PPP Kubu Muktamar Jakarta Humphrey Djemat yang menyebut adanya calon menteri yang hampir jadi pilihan Presiden Jokowi harus membayar Rp 500 miliar ke partai politik.
Pembayaran tersebut agar parpol mau mendorong calon menteri itu. Kendati demikian, ia enggan menyebut secara detil siapa calon menteri tersebut dan partai mana yang mematok setoran yang fantastis itu.
