Ini Alasan Presiden Jokowi Pilih Natuna Jadi Tempat Karantina WNI dari Wuhan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Keputusan Pulau Natuna dijadikan tempat karantina WNI dari Wuhan sebenarnya melalui proses yang lumayan panjang.

Menurut Presiden Jokowi sebenarnya selain Natuna, sempat ada opsi mengkarantina 238 WNI tersebut di Morotai dan Biak.

“Saya juga berterima kasih ke masyarakat Natuna yang juga sudah memberikan ‘lampu hijau’ karena ini saudara-saudara kita sendiri. Memang kemarin ada beberapa alternatif, ada yang kemarin, Morotai misalnya, Biak. Tidak semua pulau bisa dipakai,” ujar Jokowi di Bogor, Senin 3 Februari 2020.

Hal itu dikuatkan keterangan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin.

Menurut Terawan, pemilihan Natuna karena terdapat pangkalan militer yang lokasinya relatif terpencil serta di pinggir laut. Apalagi lokasi itu juga memiliki landasan pesawat militer.

Pemilihan pangkalan militer sebagai tempat observasi kesehatan WNI yang baru pulang dari Wuhan merujuk pada aturan World Health Organization (WHO). Sementara di Morotai dan Biak pengkalan militernya masih dalam proses pembangunan.

Terawan menegaskan pemerintah telah melakukan sosialiasi terkait pemilihan lokasi karantina di Natuna. Namun, ia mengakui masih ada sebagian warga yang belum bisa menerima alasan pemerintah.

Sementara situasi Kabupaten Natuna yang dua hari sebelumnya diwarnai kerusuhan menolak proses karantina tersebut, Senin 3 Februari 2020 ini dikabarkan sudah kondusif. Hal itu diungkapkan

Kepala Bidan Hubungan Masyarakat Polda Kepulauan Riau, Kombes Harry Goldenhardt menyampaikan aktivitas warga di Natuna berjalan seperti biasa.

Meski situasi sudah kondusif, namun 125 personel Brimob yang di-BKO-kan tetap berada di Natuna.

Harry menyebut personel ini menjalankan misi kemanusiaan, sekaligus menyerap aspirasi warga Natuna, melalui berbagai forum.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini