Gaduh Bocornya Data, BSSN akan Segera Telusuri Kebocoran Data

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Selama seminggu ini, pemberitaan kebocoran data terjadi di sejumlah lembaga pemerintahan.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat ini telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Selain itu, lembaga juga melakukan validasi terhadap data-data yang terpublikasikan.

Peretas (Hacker) yang menamakan diri ‘Bjorka’ telah menjual miliaran data masyarakat Indonesia secara luas. Hal itu muncul dari unggahannya di situs Breached.to.

”BSSN berkoordinasi dengan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mengalami insiden kebocoran data. Termasuk PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg),” ujar Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, Sabtu 10 September 2022.

BSSN bersama PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi untuk memperkuat sistem keamanan siber. Hal itu untuk mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut.

Menurut dia, BSSN juga melakukan koordinasi dengan penegak hukum, yakni Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum. ”BSSN menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.

Lembaga ini akan memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE untuk memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Aturan menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman. Serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik,” ujarnya.

Sebelumnya, terdapat informasi yang beredar bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi telah mengalami peretasan oleh akun beridentitas Bjorka.

Klaim dari Bjorka tersebut, kemudian muncul dalam salah satu akun Twitter, yakni “DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence”, yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu 10 September 2022.

Dalam unggahan di akun Twitter tersebut, surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN) dengan label rahasia telah bocor.

Bjorka telah menjual 1,3 miliar data SIM Card ponsel Indonesia. Dia melampirkan dua juta sampel data-data tersebut, di forum Breached.to. Selain itu, Bjorka menyebut bahwa ia memiliki 26.730.797 data histori pencarian (browsing) pelanggan IndiHome.

Data ini termasuk di antaranya

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Email
  • Nomor ponsel
  • Kata kunci
  • Domain
  • Platform, dan URL.

Data yang terjual di breached.to tersebut berasal dari periode Agustus 2018 hingga November 2019. Bjorka juga menjual 105 juta data milik warga negara Indonesia. Data ini berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau terkait pemilu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini