DPR Sahkan 12 Nama Komisioner KPU-Bawaslu

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah sempat simpang siur karena nama-nama komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bocor, Jumat 18 Februari 2022 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan 12 nama.

Pengesahan ini berlangsung pada penutupan masa sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 18 Februari 2022.

Ketua DPR RI sekaligus pemimpin sidang rapat paripurna Puan Maharani mengetuk palu tanda sahnya 12 nama komisioner KPU-Bawaslu terpilih.

Sebelum itu, Puan lebih dahulu meminta persetujuan peserta rapat paripurna soal pengesahan 12 nama komisioner KPU-Bawaslu.

“Apakah bisa disetujui,” tanya Puan yang kemudian dijawab setuju peserta sidang.

Puan kemudian mengetuk palu tanda sahnya 12 nama komisioner KPU-Bawaslu.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menetapkan 12 nama yang akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota KPU-Bawaslu masa bakti 2022-2027 pada Kamis pagi 17 Februari 2022.

Tujuh nama ditetapkan sebagai anggota KPU yaitu

  1. Betty Epsilon Idrus
  2. Hasyim Asyari
  3. Muhammad Afifuddin
  4. Parsadaan Harahap
  5. Yulianto Sudrajat
  6. Idham Holik
  7. August Mellaz.

Sementara itu, lima nama yang terpilih sebagai anggota Bawaslu ialah

  1. Lolly Suhenty
  2. Puadi
  3. Rahmat Bagja
  4. Totok Hariyono
  5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini