Dianggap Lecehkan Guru Honorer Mendikbud Dibully, Begini Hal Sebenarnya

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Dinilai melecehkan guru honorer, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dicaci banyak netizen termasuk anggota Ombudsman RI Alvin Lie. Penyataan yang dimaksud adalah soal gaji guru honorer yang Rp 150 ribu per bulan, Muhadjir berkomentar agar “sekarang dinikmati saja, nanti masuk surga.”

Menanggapi pernyataan itu, Alvin mengusulkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak perlu digaji.

“Sebaiknya Mendikbud juga tidak perlu digaji, tidak perlu diberi tunjangan.
Mengabdi sepenuh jiwa raga, nikmati saja, nanti masuk surga,” begitu cuitannya melalui akun twitter Alvin Lie ✈⚽ @alvinlie21, Jum’at 11 Oktober 2019.

Netizen juga mengamuk dengan komentar itu, seperti Idon Didong yang berkomentar di lini masa detik dengan akun @idondidong. “Muanjiiirrr ini gapernah jadi guru honorer di sekolah terpencil.”

Hal senada diungkapkan Lüqman Hàkim melalui akun @luckluqman7, “Tuker nasib aja lah! Enak bener pejabat sekarang asal nyaut aje.”

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Guru Internasional 2019 di Graha Utama Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis 10 Oktober 2019.

Jika disimak, pernyataan itu sebenarnya bukan bermaksud menghina atau merendahkan, justru Muhadjir memuji para guru honorer tersebut. Karena pernyataan itu disampaikan di hadapan para guru yang hadir mengikuti peringatan tersebut.

Begini pernyataan lengkap Muhadjir:

“Saya tidak pidato, saya malah ingin dengar dari Bapak Ibu suaranya. Karena kan saya tinggal menghitung hari ini, final countdown,” ujar Muhadjir yang disambut tawa guru-guru yang hadir.

Lalu Muhadjir menjelaskan pekerjaan guru. “Guru itu, apa yang dilakukan guru itu tidak bisa dampaknya sifatnya pribadi. Tapi sifatnya publik. Misalnya guru mengajari anak salah, maka yang menderita nanti bukan anak yang salah itu, tetapi semua orang yang berelasi dengan anak itu, termasuk keturunannya yang akan datang. Dan dampaknya sebagian besar tidak bisa diukur, unintended. Tapi kalau positif juga tinggi.

Karena itu menurut saya orang yang paling beruntung itu sebetulnya guru. Karena dia mengajarkan moral dan pengetahuan ke siswanya, dan siswanya ini akan mengajarkan ke anaknya. Maka guru itu akan mendapatkan kiriman pahala.

Saya agak yakin, bahwa orang yang pertama masuk surga itu adalah guru. Kalau sekarang gajinya sedikit, apalagi guru honorer, nikmati saja, nanti masuk surga.”

Pernyataan tersebut justru disambut dengan tepuk tangan oleh para guru yang hadir pada acara itu. Lalu dia mengingatkan guru juga bisa menghasilkan dosa.

“Kalau nggak benar, menghasilkan dosa, dosanya turun temurun, pertama masuk neraka juga guru. Kalau komitmen menjaga tanggung jawab sosialnya, masuk surga. Kalau guru main hp, siswanya ditinggal, itu masuk neraka.

Dampaknya luar biasa. Kalau guru mengajarkan salah, maka punya implikasi yang besar. Kalau sifatnya ilmu pengetahuan, tapi kalau karakter itu sulit. Kalau banyak koruptor, itu salah satu yang salah guru. Cuma dari mana, bagaimana ceritanya kok jadi koruptor, itu ya itu sulit. Itu untuk mengetahui betapa besarnya tanggung jawab sosial guru,” tutur Muhadjir.”

Terakhir dia mengucapkan selamat Hari Guru Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini