Bukan Rp 3,5 Juta, Bantuan Subsidi Upah Diberikan Berdasarkan Upah Minimum Setempat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menyampaikan kabar gembira soal bantuan subsidi upah karena tidak berpatokan kepada penerima gaji Rp 3,5 juta per bulan, melainkan berdasarkan upah minimum setempat.

Menurut Yustinus, bantuan subsidi upah senilai Rp 9 Triliun untuk 16 juta pekerja itu untuk bantalan sosial akibat kenaikan harga pertalite, biosolar dan pertamax92.

“Batasannya kan untuk yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta per bulan, tetapi bagi daerah yang upah minimumnya di atas Rp 3,5 juta juga berlaku, jadi ini kabar gembira,” ujar Prastowo melalui pernyataannya yang dilihat Minggu 4 September 2022.

Maka, jika batas upah minimum di satu daerah Rp 4,2 juta atau Rp 4,5 juta tetap berhak mendapat bantuan subsidi upah.

Pras juga menegaskan bantuan tersebut juga akan diberikan kepada nelayan, tukang ojek, pedagang dan pelaku UMKM.

Mereka bisa memanfaatkan alokasi bantalan subsidi upah atau sosial melalui dana transfer ke setiap pemerintah daerah.

Prastowo memastikan mereka yang berhak bisa mengakses bantuan tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Komitmen Pemerintah Wujudkan Kemandirian Ekonomi Papua Melalui Lumbung Pangan Nasional

*) Oleh : Ratna Juwita Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkankomitmen kuat untuk melakukan pembangunan Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Merauke, Papua. Melalui program ini, diharapkan Papua tidak hanyamenjadi daerah yang mandiri dalam hal pangan, tetapi juga menjadi motor perekonomian yang memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.  Sejak diluncurkan, program Lumbung Pangan Nasional yang berbasis di KabupatenMerauke ini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Salah satunya adalahtokoh masyarakat adat Papua, Bonefasius Muenda, yang mengungkapkan bahwaPresiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap pembangunan di Papua. Menurut Muenda, upaya pemerintah untuk menjadikan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional mencerminkan niat tulus Presiden Prabowo untuk menyejahterakanmasyarakat Papua. Hal ini tidak hanya terlihat dari kebijakan yang digulirkan, tetapijuga dari langkah konkret yang telah diambil untuk membangun infrastrukturpendukung, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong keterlibatan masyarakatdalam proses pembangunan. Menurutnya, program ini akan memberikan dampak langsung terhadap ekonomimasyarakat setempat, yang selama ini lebih banyak bergantung pada sektortradisional dan terbatas pada kegiatan pertanian subsisten. Melalui Lumbung Pangan Nasional, Merauke akan menjadi daerah yang tidak hanyamengelola hasil pertanian untuk kebutuhan lokal, tetapi juga untuk mendukungketahanan pangan nasional. Dengan lahan yang subur dan potensi besar dalamsektor pertanian, Merauke menjadi pilihan ideal untuk menjadi pusat produksi pangan, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Kemudian, Presiden Prabowo juga akan membangun sejumlah infrastrukturpendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dariWanam ke Muting. Infrastruktur tersebut akan memberikan akses bagi petani untukmengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen. Dengan kondisi lahan yang rata dan berawa,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini