BPBD Kulon Progo Antisipasi Kekeringan, Siapkan Droping Air Bersih Meski Kemarau Diprediksi Singkat

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kemarau basah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo tetap bersiaga.

Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan adalah menyiapkan droping air bersih melalui Belanja Tak Terduga (BTT).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Heri Darmawan, menjelaskan bahwa kondisi cuaca saat ini masih dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu.

Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini cenderung lebih pendek dari biasanya karena curah hujan masih terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa, termasuk Kulon Progo.

“Secara kalender sudah memasuki musim kemarau, namun hujan masih turun sehingga musim kemarau diprediksi berlangsung lebih singkat,” ujarnya, Minggu 29 Juni 2025.

Meskipun musim kemarau diperkirakan tidak terlalu panjang, BPBD Kulon Progo tetap mengantisipasi potensi kekurangan air bersih dengan menyiagakan armada droping air.

Umumnya, permintaan droping air mulai meningkat sejak bulan Mei. Namun, tingginya curah hujan tahun ini memungkinkan warga masih dapat mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

BPBD tetap fokus pada wilayah rawan kekeringan, terutama di kawasan Perbukitan Menoreh.

Setidaknya terdapat empat hingga lima titik langganan kekeringan di Kulon Progo, khususnya di Kapanewon Kokap, Samigaluh, dan Girimulyo.

“Tahun ini kami tetap menyiapkan dropping air seperti tahun sebelumnya, kecuali jika ada penetapan status tanggap darurat kekeringan,” jelas Heri.

Pada tahun 2024, BPBD Kulon Progo mengalokasikan anggaran untuk 38 tangki air bersih, dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter.

Anggaran ini juga direncanakan digunakan kembali pada tahun 2025. Jika jumlah wilayah terdampak kekeringan meningkat, BPBD dapat mengajukan tambahan distribusi air bersih, namun harus melalui penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah daerah.

Status tanggap darurat dapat diberlakukan apabila terjadi bencana atau fenomena alam yang berdampak signifikan terhadap masyarakat.

Saat ini, status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kulon Progo masih berlaku karena curah hujan masih sering terjadi meski musim kemarau telah tiba.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, membenarkan bahwa status tanggap darurat masih diberlakukan.

Menurutnya, cuaca yang tidak menentu memaksa pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipatif melalui penganggaran BTT.

“Jika pada bulan Juni masih terjadi bencana, status tanggap darurat bisa saja diperpanjang hingga Juli,” ujar Triyono.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dukungan Pemerintah Ungkap Kasus Air Keras DapatApresiasi Publik

Oleh: Jerry Aditya )* Respons cepat pemerintah dalam menindaklanjuti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban TindakKekerasan (KontraS), Andrie Yunus, mendapat apresiasi dari berbagaikalangan masyarakat. Langkah tegas pemerintah dinilai menunjukkankomitmen kuat negara dalam melindungi warga negara sekaligusmemastikan penegakan hukum berjalan secara adil. Peristiwa yang menimpa Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 menjadiperhatian luas publik. Insiden tersebut memicu kekhawatiran terkaitkeselamatan aktivis yang aktif menyuarakan isu hak asasi manusia. Dalam situasi tersebut, kehadiran negara melalui respons cepatpemerintah dinilai penting untuk memberikan kepastian bahwa setiaptindakan kekerasan akan diproses secara hukum. Apresiasi terhadap langkah pemerintah disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk kelompok aktivis yang tergabung dalam organisasi reformasi1998. Ketua PIJAR 98, Sulaiman Haikal, menyampaikan penghargaanatas respons pemerintah yang dinilai sigap menanggapi peristiwatersebut. Menurutnya, sikap tegas pemerintah memiliki arti penting karenamenunjukkan bahwa negara tidak memberi ruang bagi aksi teror yang menargetkan pembela hak asasi manusia. Sulaiman menilai langkah pemerintah memberikan pesan kuat bahwatindakan intimidasi atau kekerasan tidak dapat ditoleransi dalamkehidupan demokrasi. Respons tersebut diharapkan mampu mencegahterulangnya peristiwa serupa sekaligus memperkuat kepercayaanmasyarakat terhadap komitmen negara dalam menjaga keamanan publik. Komitmen pemerintah terlihat dari berbagai pernyataan pejabat negarayang menegaskan pentingnya pengungkapan kasus tersebut secaramenyeluruh. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, secara terbukamengecam keras serangan terhadap Andrie Yunus. Ia menilai peristiwatersebut merupakan tindakan premanisme yang tidak dapat dibenarkandalam negara yang menjunjung tinggi hukum. Dalam pandangannya, tindakan kekerasan terhadap individu yang menjalankan aktivitas advokasi HAM merupakan bentuk ancamanterhadap prinsip demokrasi. Karena itu, aparat penegak hukum didoronguntuk segera mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebutagar keadilan dapat ditegakkan. Respons pemerintah tidak berhenti pada pernyataan kecaman. Aparatkepolisian juga segera mengambil langkah konkret untuk menanganikasus ini. Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khususterhadap penanganan perkara tersebut. Arahan dari pimpinan Polrimemastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara serius danmenyeluruh. Perhatian khusus dari Kapolri tersebut menjadi sinyal bahwa penanganankasus tidak akan dilakukan secara setengah hati. Upaya pengungkapandilakukan melalui koordinasi berbagai unsur kepolisian agar proses hukum berjalan efektif dan mampu mengungkap pelaku yang bertanggungjawab. Selain dukungan dari aparat penegak hukum, komitmen pemerintah jugaditegaskan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga RakaPrabowo. Ia menyampaikan bahwa tindakan teror seperti penyiraman air keras tidak dapat diterima dalam kehidupan masyarakat yang menjunjungtinggi hukum dan demokrasi. Menurut Angga, setiap pelaku kekerasan harus diproses sesuai ketentuanhukum yang berlaku. Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintahyang tidak memberikan toleransi terhadap tindakan intimidasi maupunkekerasan terhadap warga negara, termasuk mereka yang aktifmenyuarakan aspirasi di ruang publik. Sikap tegas pemerintah dinilai memberikan dampak positif bagi upayamenjaga stabilitas sosial dan memperkuat rasa aman masyarakat. Ketikanegara menunjukkan komitmen untuk menindak pelaku kekerasan, masyarakat memperoleh kepastian bahwa sistem hukum bekerja untukmelindungi kepentingan publik. Apresiasi publik terhadap langkah pemerintah juga mencerminkanharapan agar proses pengungkapan kasus dapat berjalan secaratransparan dan profesional. Kepercayaan tersebut penting untuk menjagalegitimasi institusi penegak hukum sekaligus memastikan bahwa setiapperistiwa kekerasan diproses secara objektif. Dukungan pemerintah terhadap aparat penegak hukum menjadi faktorpenting. Komitmen politik yang jelas dari pemerintah memungkinkanaparat bekerja dengan lebih optimal dalam mengungkap kasus danmenghadirkan keadilan bagi korban. Langkah cepat yang diambil pemerintah juga dinilai memperlihatkankeseriusan dalam menjaga iklim demokrasi. Negara tidak hanya hadirmelalui regulasi, tetapi juga melalui tindakan nyata ketika terjadi ancamanterhadap keselamatan warga negara. Upaya tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa kebebasanberekspresi dan menyampaikan pendapat merupakan bagian darikehidupan demokrasi yang harus dilindungi. Dalam kerangka tersebut, tindakan kekerasan yang bertujuan membungkam suara kritis tidak bolehdibiarkan berkembang. Dukungan pemerintah dalam mengungkap kasus penyiraman air kerasterhadap Andrie Yunus menjadi bukti bahwa negara tetap hadir untukmemastikan keadilan ditegakkan. Respons cepat dari berbagai unsurpemerintah menunjukkan adanya koordinasi yang kuat dalammenghadapi peristiwa yang berpotensi mengganggu rasa amanmasyarakat. Apresiasi yang muncul dari publik memperlihatkan bahwa langkah tegaspemerintah mendapat dukungan luas. Masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan hingga tuntas sehingga pelaku dapat dimintaipertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan dukungan penuh pemerintah, proses pengungkapan kasusdiharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkankepercayaan publik. Keberhasilan mengungkap kasus tersebut akanmenjadi bukti bahwa negara memiliki komitmen nyata dalam melindungiwarga negara dan menjaga nilai-nilai demokrasi. *) Peneliti Isu Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Advertisement -

Baca berita yang ini