MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengalihan subsidi setelah kenaikan harga BBM bisa untuk hal-hal produktif lainnya. Seperti pembangunan sekolah maupun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid kepada Mata Indonesia News menilai, langkah pemerintah mengalokasikan 25 persen APBN untuk bantuan sosial (bansos) sudah tepat.
Penyesuaian harga ini agar Indonesia bisa keluar dari jeratan subsidi BBM yang buruk untuk lingkungan. “Selain itu dana subsidi BBM yang sebesar itu akan berdampak besar bagi masa depan. Jika alokasinya untuk membangun 200 ribu SD (sekolah dasar). 40 ribu Puskesmas dan 3 ribu rumah sakit di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” kata Arsjad, Kamis, 14 September 2022.
Pemerintah menggelontorkan BLT untuk keluarga pra-sejahtera, kelompok rentan seperti nelayan dan petani dan masyarakat miskin serta bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan untuk menjaga daya beli serta mobilitas mereka.
“Adapun pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” ujarnya.
Dari sudut dunia usaha, Arsjad mengakui kenaikan harga BBM pastinya akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor. Terutama transportasi dan logistik.
Akibat biaya logistik yang naik, barang dan jasa juga akan terkerek naik terutama di UMKM yang ketergantungan akan BBM tinggi.
Secara persentase kenaikan BBM bersubsidi Pertalite sebesar 30 persen dan solar 32 persen, dengan kontribusi BBM terhadap inflasi sebesar 4 persen pada Juli 2022, maka penyesuaian kenaikan harga produk sekitar 12-13 persen dari harga semula.
