Bareskrim Panggil Saksi Terkait Kasus ‘Kamisan’ Robertus Robet

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berencana memanggil peserta aksi Kamisan sebagai saksi untuk kasus dugaan penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum oleh Robertus Robet.

“Saksi yang terkait peristiwa itu, misalnya yang ada di demo saat Kamisan. Kan ada beberapa saksi, saksi yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa, yang mendengar, melihat, yang berada di lokasi, akan dimintai keterangan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat 8 Maret 2019.

Namun Dedi menyebut pihaknya belum akan memanggil kembali Robertus Robet. Ia beralasan karena saksi ahli pidana serta ahli bahasa karena keterangannya dinilai sudah cukup.

Selain membuat rencana tindak lanjut pemanggilan saksi-saksi, penyidik Bareskrim Polri masih melakukan verifikasi alat bukti yang dimiliki untuk penyempurnaan berkas perkara. Alat bukti yang dimiliki adalah video pertama sampai viral yang sudah diidentifikasi penyidik sebagai petunjuk serta hasil pemeriksaan saksi ahli pidana dan bahasa tersebut.

“Dari dua alat bukti itu, penyidik melakukan upaya paksa kemudian dalam proses riksa Saudara R mengaku perbuatan. Tambah pengakuan menjadi tiga alat bukti, cukup untuk menetapkan tersangka,” ucap Dedi Prasetyo.

Robertus Robet telah diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum pada Kamis 7 Maret sore.

Ia ditangkap karena mempelintir Mars TNI saat berorasi dalam Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta, 28 Februari 2019 lalu. Rekaman videonya kemudian beredar di media sosial.

Atas perbuatannya, ia diancam dengan pasal penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP.

Berita Terbaru

Pemerintah Gencarkan Pembangunan di Papua Sebagai Amanat Undang-Undang

Pemerintah Indonesia telah mengintensifkan upaya pembangunan di Papua sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang telah diperbarui...
- Advertisement -

Baca berita yang ini