Bantu Ketersediaan Air, Pemerintah Bangun Embung untuk Aliri Lahan Pertanian di Tiga Desa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kementan membangun embung untuk membantu ketersediaan air. Embung ini bakal mengairi lahan pertanian di tiga desa.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan lahan pertanian membutuhkan water management.

“Ketersediaan air adalah hal penting yang harus ada untuk pertanian. Karena hal itu turut menentukan kualitas hasil pertanian. Oleh karena itu, Kementan membantu petani dengan menyediakan embung. Ini adalah bagian dari water management untuk apertanian,” ujarnya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil, mengatakan keberadaan embung sangat penting.

“Embung memastikan air akan selalu tersedia. Bahkan saat musim kering. Makanya harus sama-sama dijaga sehingga hasil pertanian bisa maksimal,” katanya.

Ali menambahkan, embung juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas sektor lain selain pertanian.

“Perkebunan pun bisa dibantu, dan sektor lain. Manfaatnya sangat luar biasa untuk masyarakat desa. Makanya kita berharap masyarakat menumbuhkan rasa memiliki untuk menjaga embung,” katanya.

Embung tersebut dibangun Kementan melalui Kelompok Tani Subur Makmur di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Luas areal yang mampu diairi embung ini adalah 53 hektare dan tersebar di tiga desa, yaitu Desa Paron, Desa Ngumpul, dan Desa Karangtengah. Air dalam embung memanfaatkan Sumber Air Krakasan.

Dampak positif dari pembangunan embung ini adalah terjadinya peningkatan produktivitas dari 6,4 Ton/Ha menjadi 7 Ton/ Ha. Kepala Bidang SDM Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Sukemi, mengatakan embung dapat meningkatkan indek pertanaman.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini