Epidemiolog Sebut Fase Gawat Darurat Pandemi Covid-19 di Indonesia akan Berlalu

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Indonesia siap meninggalkan fase gawat darurat pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan oleh Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) Iwan Ariawan.

“Pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Hampir semua penduduk sudah memiliki antibodi SARS-COV-2 dengan kadar yang cukup tinggi,” kata Iwan di Jakarta.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia menunjukan tren penurunan dalam dua pekan terakhir.

Fluktuasi kasus harian berada pada rata-rata angka 2.000an tambahan kasus dengan jumlah angka kematian rata-rata mencapai 18 jiwa atau menurun dari sebelumnya mencapai 20an kasus kematian.

Iwan mengatakan transmisi komunitas dan kapasitas respons COVID-19 hingga 21 September 2022 juga menunjukan indikator yang terkendali.

Insiden kasus di Indonesia berkisar 5,56 per 100.000 penduduk per pekan, atau berada pada indikator transmisi komunitas level 1.

Kejadian rawat inap di rumah sakit mencapai 0,79 per 100.000 penduduk per pekan atau berada pada transmisi komunitas level 1. Pun pada kematian di angka 0,04 per 100.000 penduduk per pekan di level 1.

Sedangkan, indikator positivity rate berdasarkan testing mencapai 7,16 persen per pekan atau masih berada di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maksimal 5 persen dari total populasi.

Pada indikator tracing berada di kapasitas respons yang memadai dengan rasio kontak erat 11,36 persen per pekan atau berada di level sedang. Pada indikator treatment mencapai rata-rata 5,26 persen per pekan.

Iwan menyebut cakupan vaksin lengkap di Indonesia telah sampai pada level yang memadai mencapai total 72,74 persen. Pada lansia, penerima vaksin lengkap mencapai 68,87 persen.

Proporsi penduduk yang mempunyai antibodi SARS-COV-2 per Desember 2021 mencapai 87,8 persen, dan Juli 2022 meningkat jadi 98,5 persen.

“Tapi bukan berarti mereka yang telah divaksin tidak bisa terinfeksi COVID-19, tetapi mengurangi keparahan dan risiko meninggal karena COVID-19,” katanya.

Berdasarkan hasil analisa terhadap 1.792.360 kasus COVID-19 di Indonesia per 1 Januari -hingga 30 Juni 2022, kata Iwan, menunjukkan 2,8 persen orang yang belum pernah mendapatkan vaksin COVID-19 berisiko meninggal 28 kali lebih besar dibandingkan orang yang sudah mendapatkan vaksin booster.

Sebanyak 1,5 persen orang yang mendapatkan sekali suntikan vaksin COVID-19 berisiko meninggal 15 kali lebih besar dibandingkan orang yang sudah mendapatkan vaksin booster COVID-19.

Sebanyak 0,6 persen Orang yang mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lengkap, berisiko meninggal enam kali lebih besar dibandingkan orang yang sudah mendapatkan vaksin booster COVID-19.

“0,1 persen risiko meninggal terendah pada orang yang sudah mendapatkan vaksin booster,” katanya.

Menurut Iwan vaksinasi, terutama booster sangat mengurangi risiko meninggal pada orang yang terinfeksi COVID-19. “Perlu akselerasi cakupan
vaksinasi, terutama booster,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Sekolah Rakyat sebagai Pilar Pemerataan Pendidikan Nasional

Oleh : Muhammad Nanda AprilioProgram Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salahsatu langkah strategis dalam menjawab tantangan klasik pendidikan nasional, yakni ketimpanganakses dan kualitas antarwilayah. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, pemerataanpendidikan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan fondasi utama dalam menciptakankeadilan sosial dan memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat patut dipandang sebagai pilar penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.Target pembangunan ratusan Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah menunjukkankeseriusan negara dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengankonsep pendidikan terpadu dan berasrama yang mencakup jenjang SD hingga SMA, program inidirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan dari layananpendidikan berkualitas. Pendekatan berasrama tidak hanya memberikan akses terhadappendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik.Dukungan dari berbagai daerah menjadi indikator bahwa program ini memiliki relevansi tinggidengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah seperti Batam menunjukkan kesiapan untukmenjadi bagian dari implementasi program nasional tersebut. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa daerahnya siap mendukung penuh, termasuk dalam menyiapkaninfrastruktur dan perencanaan teknis. Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektifbahwa keberhasilan pemerataan pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dandaerah. Kesiapan wilayah seperti Rempang-Galang sebagai lokasi potensial juga menunjukkanbahwa program ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah memasuki tahap implementasiyang konkret.Selain dukungan dari pemerintah daerah, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktorkrusial dalam mempercepat realisasi Sekolah Rakyat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen kuatdalam memastikan kesiapan teknis dan operasional program ini. Kepala LAN Muhammad Taufiqmenyampaikan bahwa keterlibatan lembaganya merupakan bagian dari upaya aktif dalammendukung percepatan kebijakan strategis nasional, khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program sektoral, melainkan agenda besar negara yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menilai bahwa fasilitas yang ada di beberapa lokasi awal, seperti kawasan LAN Pejompongan, cukup representatif untuk penyelenggaraan tahap rintisan. Penilaian ini memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak memulai dari nol, melainkanmemanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia secara optimal. Pendekatan ini tidak hanyaefisien dari sisi anggaran, tetapi juga mempercepat proses implementasi sehingga manfaatprogram dapat segera dirasakan masyarakat.Di sisi lain, dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan sarana danprasarana menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara terencana danterintegrasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida menegaskankesiapan pihaknya dalam memastikan fasilitas pendukung dapat segera diselesaikan sesuaitarget. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menjaga kualitas infrastrukturpendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.Lebih jauh, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurangmampu, program ini membuka peluang mobilitas sosial yang lebih luas. Pendidikan tidak lagimenjadi privilese bagi kelompok tertentu, melainkan hak yang dapat diakses secara merata olehseluruh lapisan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada peningkatankualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan ekonomi nasional.Namun demikian, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisiksemata. Aspek kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta sistem pengelolaan yang profesionaljuga harus menjadi perhatian utama. Sekolah Rakyat perlu dirancang sebagai institusi pendidikanyang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasidan globalisasi. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki aksespendidikan, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.Dalam konteks ini, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawalimplementasi program agar tetap berada pada jalur yang tepat. Transparansi, akuntabilitas, sertaevaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan Sekolah Rakyat. Partisipasi masyarakat juga perlu didorong agar program ini benar-benar menjawab kebutuhanriil di lapangan.Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalammenjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan. Program ini tidak hanya mencerminkankomitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangkapanjang bagi masa depan bangsa. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, SekolahRakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, maju, dan berdaya saing tinggi.*) Pemerhati Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini