Alun-Alun Karawang Direnovasi untuk Diresmikan Gubernur Ridwan Kamil

Baca Juga

MATA INDONESIA, KARAWANG – Besi-besi pagar, lantai keramik dibongkar serta batang-batang pepohonan terlihat berserakan.

Begitulah gambaran terkini Alun-alun Karawang yang akan direnovasi pada Juli 2022.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan, pembangunan Alun-alun Karawang akan menggunakan anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

“Konsep pembangunannya juga dibuat tim dari Pemprov dan ada penyesuaian desain dari Pemkab Karawang. Tentu ini hal yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Alun-alun ini kan program Gubernur Jawa Barat,” kata Cellica saat dihubungi, Senin 13 Juni 2022.

Renovasi Alun- Alun Karawang Karawang yang berada di Jalan Tuparev, Karawang Barat depan Masjid Agung Syekh Quro ditargetkan selesai akhir tahun 2022.

Cellica memproyeksikan seluruh perizinan selesai minggu ke-4 bulan Mei, sehingga di awal Juli Pembangunan sudah bisa dilaksanakan.

Dia juga mengharapkan peresmian operasi Alun-Alun akan dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Semenara pedagang kaki lima (PKL) di sekitar alun-alun akan direlokasi akhir bulan ini.

Secara teknis, dijelaskannya, Gapura Masjid Agung yang menempel dengan alun-alun Karawang juga dilakukan penyesuaian.

Reporter: Muhamad Rizky Aulia

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini