Oleh: Faiz Permana )*
Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja.
Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.
Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.
Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.
Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.
Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.
Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.
Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir. Target penyerapansekitar 270 ribu tenaga kerja menjadi bukti bahwa sektor kelautan dan perikanan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Ferry Ardiyanto menilai berbagai insentif yang dipertahankan pemerintahmemiliki tujuan besar untuk menjaga kekuatan kelas menengah. Kelompok ini memiliki peran strategis karena menjadi penggerak utamakonsumsi domestik yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomiIndonesia.
Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk rumah hingga Rp2 miliarmenjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor properti. Aktivitas sektor ini memiliki keterkaitan dengan banyak industri sehinggakeberlangsungannya penting bagi penciptaan lapangan kerja.
Relaksasi PPh final bagi UMKM juga menunjukkan keberpihakanpemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Dukungan tersebut sangat relevan karena UMKM merupakan sektor yang menyerap tenaga kerjadalam jumlah besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan semakin penting ketika dunia menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan tekanan ekonomiglobal. Risiko tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas industri sehinggamemerlukan langkah mitigasi yang terukur.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan KesejahteraanBuruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama serikatpekerja terus melakukan langkah antisipasi terhadap potensi PHK. Arahan Presiden untuk melakukan mitigasi sejak dini menjadi dasar berbagaiaktivitas pemantauan yang dilakukan di lapangan.
Pemantauan langsung terhadap kondisi perusahaan dilakukan untukmemperoleh gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi dunia usaha. Pendekatan tersebut memungkinkan berbagai persoalandiidentifikasi lebih awal sehingga solusi dapat disiapkan sebelumberkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Optimisme terhadap prospek ketenagakerjaan nasional juga terlihat dariperkembangan investasi di daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa arus investasi yang masuk ke wilayahnya terusmeningkat dan mulai diikuti oleh bertambahnya aktivitas rekrutmen tenagakerja.
Beroperasinya sejumlah pabrik baru memberikan sinyal positif bahwakebutuhan tenaga kerja masih akan terus meningkat dalam beberapatahun mendatang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa iklim investasinasional tetap memiliki daya tarik di mata pelaku usaha.
Perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagianpenting dari strategi daerah. Transparansi sistem rekrutmen dan penguatan pelatihan vokasi dipandang sebagai langkah yang dapatmeningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Dengan kebijakan yang terarah dan sinergi antarpemangku kepentingan, peluang menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangankerja pada tahun-tahun mendatang menjadi semakin besar.
*Penulis merupakan Pengamat Ketenagakerjaan