Alhamdullilah! Rupiah Tutup Akhir Pekan di Zona Hijau

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Nilai tukar rupiah menutup akhir pekan, 3 April 2020 di zona hijau alias menguat terhadap dolar AS. Mengutip data RTI Bussines, rupiah berada di posisi Rp 16.425 per dolar AS atau menguat 0,30 persen.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan penguatan rupiah pada Jumat ini ditopang aliran modal asing ke dalam negeri. Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan investor asing terpantau net buy atau beli bersih di pasar keuangan domestik sebesar Rp 3,28 triliun pada periode 30 Maret-2 April 2020.

“Aliran modal masuk ini menandakan bahwa kepanikan investor akibat mewabahnya covid-19 yang semakin berkurang,” kata Ibrahim Jumat sore.

Sementara aliran modal yang masuk (inflow) untuk Surat Berharga Negara (SBN) tercatat Rp 4,09 triliun. Sedangkan di pasar saham pada periode tersebut masih terjadi net sell atau jual bersih (outflow) sebesar Rp 820 miliar.

Menurut Ibrahim, aliran modal ke SBN disebabkan rendahnya suku bunga di berbagai bank sentral, terutama AS, Eropa, dan Asia. Kondisi ini menjadi daya tarik tersendiri untuk pasar dalam negeri.

“Apalagi suku bunga masih relatif tinggi sehingga sangat wajar kalau pelaku pasar kembali yakin terhadap prospek pasar keuangan dan perekonomian,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada pembukaan perdagangan Jumat pukul 09.00 WIB pagi, rupiah berada pada posisi Rp 16.475 per dolar AS. Sepanjang hari ini, rupiah sempat menyentuh level tertinggi pada posisi Rp 16.502 per dolar AS. Sementara titik terbawah rupiah berada pada posisi Rp 16.425 per dolar AS.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teror di Balik Dalih Perjuangan: Mengutuk Aksi Biadab OPM yang Menumbalkan Masa Depan Anak Papua

Oleh: Silas Tabuni *) Papua kembali berduka. Ruang kelas yang seharusnya menjadi persemaian peradaban dan masa depan bangsa justru ternoda oleh aksi kekerasan yang melampaui batas kemanusiaan. Peristiwayang terjadi di Sekolah Yakpesmi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada Senin pagi, 2 Februari 2026, bukan sekadar catatan kriminal biasa. Pembunuhan keji terhadap Frengki, seorang tenaga kependidikan yang tengah mendedikasikan hidupnya untuk memperbaiki fasilitasbelajar siswa, adalah serangan langsung terhadap nalar publik dan martabat bangsa. Aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang seringmengatasnamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), menegaskan bahwa kelompok ini tidak lagi berjuang demi rakyat, melainkan telah menjadimesin teror yang menghambat kemajuan Papua. Kejadian bermula ketika ketenangan sekolah pecah oleh suara tembakan. Frengki, pria berusia55 tahun yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, berusaha menyelamatkan diri ke ruang guru saat para pelaku mengejarnya. Meski sempat ada upaya penghalangan dari rekan sejawatnya, Dason Wakla, keganasan para pelaku tidak terbendung. Frengki tewas dengan luka senjata tajamdi tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi para pendidik. Tindakan inimerupakan puncak dari demanusiualisasi yang dilakukan oleh OPM, di mana nyawa manusiadianggap sebagai komoditas politik yang murah. Narasi yang dibangun oleh TPNPB Kodap XVI Yahukimo setelah kejadian tersebut adalah polalama yang sangat klise dan tidak berdasar. Melalui siaran persnya, kelompok ini secara sepihakmelabeli korban sebagai agen intelijen negara yang menyamar. Klaim tak berdasar ini adalahupaya putus asa untuk melegitimasi pembunuhan warga sipil di mata internasional. Tanpa buktihukum maupun administratif yang valid, pelabelan "intelijen" menjadi vonis mati instan yang dikeluarkan oleh kelompok bersenjata tanpa proses peradilan apa pun. Sebaliknya, faktalapangan menunjukkan bahwa Frengki adalah warga sipil murni yang direkrut pihak sekolahsejak Desember 2025 untuk membantu pengadaan kursi dan meja belajar. Ia bukan aparat, bukanpemegang senjata, dan sama sekali tidak memiliki rekam jejak militer. Klaim sepihak Mayor Kopitua Heluka yang menyatakan Yahukimo sebagai zona perang danmemerintahkan penutupan fasilitas publik seperti sekolah serta rumah sakit adalah bentukpembangkangan terhadap hak asasi manusia yang paling dasar. Menginstruksikan wargapendatang untuk angkat kaki dan mengancam keselamatan siapa pun yang bekerja sama denganpemerintah merupakan strategi intimidasi yang bertujuan menciptakan kekosongan sosial di Papua. Jika sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan ditutup, maka yang paling dirugikanadalah masyarakat asli Papua sendiri yang akan kehilangan hak pendidikan dan kesehatan. OPM secara sadar sedang menghancurkan fondasi kesejahteraan Papua demi agenda sempit mereka. Pemerintah, melalui langkah-langkah strategisnya, harus menyikapi fenomena ini denganketegasan yang tidak setengah-setengah. Agenda pemerintah untuk mempercepat pembangunandan integrasi kesejahteraan di Papua tidak boleh surut hanya karena teror. Justru, kehadirannegara harus semakin nyata untuk mengisi ruang-ruang yang coba dikuasai oleh rasa takut. Penguatan keamanan di objek vital seperti sekolah dan fasilitas kesehatan adalah harga mati. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini