Sekilas Soal Republik Indonesia Serikat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Saat Belanda mengakhiri Konferensi Meja Bundar (KMB) 2 November 1949, Pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan ke Republik Indonesia Serikat (RIS) bukan Republik Indonesia seperti diproklamirkan Sukarno dan Muhammad Hatta 17 Agustus 1945.

Ternyata RIS itu adalah hasil diskusi Inggris dan Belanda saat melucuti Jepang dari kekuasaannya di Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945.

Penjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus van Mook mengusulkan penentuan nasib sendiri untuk persemakmuran Indonesia namun tetap dalam kendali Belanda.

Pada Juli 1946, Belanda menyelenggarakan Konferensi Malino di Sulawesi di mana perwakilan dari Kalimantan dan Indonesia bagian timur mendukung proposal berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk federal serta tetap memiliki hubungan dengan Belanda.

Republik itu terdiri dari tiga elemen, Republik Indonesia, negara bagian di Kalimantan dan sebuah negara bagian untuk Indonesia Timur.

Selanjutnya Republik Indonesia menyatakan secara sepihak menyetujui prinsip Indonesia federal.

Belanda kemudian menyelenggarakan Konferensi Denpasar pada Desember 1946, yang mengarah pada pembentukan Negara Indonesia Timur, diikuti oleh sebuah negara di Kalimantan Barat pada tahun 1947.

Konsep negara itulah yang diakui Belanda saat KMB berakhir. Saat penyerahan dan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949 di Istana Op de Dam, Amsterdam, Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri RIS, Mohammad Hatta menekankannya penyelesaian damai dari konflik kedua negara tersebut.

“Empat tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan, karena merasa dendam di dalam hati. Bangsa Indonesia dan Bangsa Belanda, kedua – duanya akan mendapat bahagianya. Anak cucu kita kemudian akan berterima kasih pada kita,” ujar Hatta.

Saat itu, penyerahan kedaulatan juga berlangsung di Istana Gambir, Jakarta (sekarang disebut Istana Merdeka) dari Gubernur Jenderal Belanda kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil Negara RIS.

Namun, RIS hanya berlangsung satu tahun. Masyarakat cenderung kembali ke bentuk republik. Pada 3 April 1950 Mohammad Hatta selaku PM RIS menerima mosi integral dari Mohammad Natsir mengembalikan RIS menjadi Republik Indonesia hingga sekarang. (Reygita Laura)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kehadiran TNI-Polri Menjadi Pilar Utama Menjaga Papua Tetap Aman dan Damai

Oleh: Yonas Kogoya*Keamanan dan stabilitas di Papua terus menunjukkan penguatan seiring meningkatnyasinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjagaketertiban wilayah. Berbagai langkah strategis yang dilakukan TNI dan Polri menjadibagian penting dari upaya negara menghadirkan rasa aman sekaligus memastikanpembangunan di Papua berjalan secara berkelanjutan. Situasi tersebut memperlihatkankomitmen kuat negara dalam melindungi masyarakat Papua agar dapat menjalankanaktivitas sehari-hari dengan tenang, produktif, dan penuh harapan menuju masa depanyang lebih maju.Operasi gabungan TNI di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan(Kogabwilhan) III bersama Koops Habema menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Keberhasilan aparat dalammempersempit ruang gerak kelompok separatis serta mengamankan berbagaiperlengkapan tempur menunjukkan bahwa upaya penegakan keamanan dilakukansecara profesional, terukur, dan bertanggung jawab. Langkah tersebut sekaligusmemberikan optimisme bahwa Papua semakin berada dalam kondisi yang kondusifuntuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa seluruh operasikeamanan bertujuan memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman, termasuk anak-anak yang bersekolah dan masyarakat yang bekerja membangunperekonomian daerah. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa orientasi utama negara adalah melindungi rakyat dan menciptakan suasana damai demi kemajuan Papua. Keamanan bukan hanya soal menjaga wilayah, tetapi juga menjaga harapanmasyarakat agar dapat menikmati pembangunan dan kesejahteraan secara merata.Keberhasilan aparat keamanan dalam menjaga wilayah strategis di Papua juga memperlihatkan semakin kuatnya koordinasi lintas sektor. Dukungan masyarakatterhadap upaya menjaga stabilitas menjadi faktor penting yang mempercepatterciptanya kondisi aman dan tertib....
- Advertisement -

Baca berita yang ini