MATA INDONESIA, JAKARTA – Letjen TNI (Purn.) Ahmad Kemal Idris, atau yang dikenal sebagai Kemal Idris adalah seorang tokoh militer Indonesia dari TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952.
Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah sebuah konflik yang terjadi antara militer (TNI Angkatan Darat), dengan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Selain Kemal Idris, Peristiwa 17 Oktober 1952 ini melibatkan beberapa tokoh ternama lainnya. Mereka adalah AH Nasution, Wilopo, Bambang Supeno, hingga Presiden Soekarno. Penyebab permasalahan ini adalah politikus di parlemen yang terlalu mencampuri urusan militer, khususnya TNI Angkatan Darat.
Latar belakang peristiwa 17 Oktober 1952 memang banyak polemiknya. Sebelum peristiwa ini memang banyak kasus korupsi para pejabat dan politikus. Ini membuat rakyat merasa geram dan menginginkan percepatan pemilu untuk mengganti anggota parlemen yang lalai.
Saat itulah Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jenderal TB Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H Nasution menginginkan agar TNI kembali sejalan dengan fungsinya. Namun sayangnya, keinginan tersebut di tampik Kolonel Bambang Supeno. Bahkan Bambang Supeno menganggap kinerja AH Nasution tidak baik. Ia malah mengirimkan surat ke parlemen mengenai rasa ketidakpuasannya dengan kepemimpinan AH Nasution.
Gara-gara masalah ini, internal militer pun terpecah, mengakibatkan DPRS turut andil dalam masalah tersebut. Mereka membuat beberapa mosi menyikapi masalah yang terjadi di internal militer. Dengan mosi ini DRPS terlalu ikut campur dalam urusan militer, khususnya dalam TNI Angkatan Darat. Ini mengakibatkan Nasution meluapkan ketidaksukaannya terhadap parlemen.
Hingga akhirnya, tanggal 17 Oktober 1952, sekitar 30.000 demonstran dan para perwira militer melakukan aksi unjuk rasa di Istana Merdeka.
Demonstrasi ini terjadi atas inisiatif Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman Rencananya ini awalnya di Markas Besar Angkatan Darat. Sementara untuk pelaksanaannya sendiri oleh Kemal Idris dan Kolonel dr Mustopo selaku Perwira Penghubung Presiden sekaligus Kepala Kedokteran Gigi Tingkatan Darat.
Pada saat itu Kemal Idris yang menjabat sebagai komandan Resimen Ketujuh Divisi Siliwangi yang berpangkalan di sekitar Jakarta diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H Nasution untuk mengerahkan tank, persenjataan artileri, dan meriam di depan istana. Tujuan dari peletakan meriam itu adalah untuk mendesak presiden agar segera membubarkan DPRS dan mengakhiri konflik dalam tubuh militer, bukan untuk melakukan perlawanan.
Melihat sejumlah moncong meriam yang menghadap ke istana, Mangil Martowidjojo, seorang ajudan setia Soekarno, sangat terkejut. Soekarno juga menilai bahwa tindakan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara (makar), karena demonstrasi ini menggunakan peralatan militer.
Soekarno baru selesai berolahraga, pada saat demonstran ramai membanjiri halaman istana sambil menyerukan “Bubarkan Parlemen!”. Akhirnya Soekarno pun menemui para demonstran, ia mengatakan bahwa ia bukanlah diktator yang dapat dengan mudah membubarkan parlemen. Soekarno juga mengatakan, ia akan segera mempercepat pemilu dan menyelidiki lebih besar keinginan rakyat. Rupanya ucapan Soekarno ini berhasil meluluhkan demonstran.
Setelah peristiwa tersebut, delegasi militer datang menemui Soekarno dan mencopot jabatan KSAD Nasution. Kemal Idris pun demikian, ia menjadi perwira buangan. Di tahun 1955, terjadi krisis yang berkepanjangan di Angkatan Darat. Adanya sejumlah alasan politis lainnya, yang mengakibatkan jabatan KSAD Nasution aktif kembali seperti sebelumnya.
Pada 11 Maret 1966, menjelang akhir kepemimpinan Soekarno, Kemal Idris kembali mengerahkan pasukan ke istana, namun kali ini adalah pasukan tak dikenal. Di hari inilah lahir sebuah dokumen bersejarah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar. Supersemar diberikan kepada Mayor Jenderal Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Soeharto berniat jika suatu saat berhasil mengambil alih kepemimpinan Indonesia, di tahun 1967 ia ingin menghadiahi Kemal Idris jabatan istimewa sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Reporter: Intan Nadhira Safitri