MATA INDONESIA, JAKARTA – Kerusuhan saat perhelatan olahraga seringkali terjadi. Namun tahukah kalian pertama kali terjadi kerusuhan di pertandingan atau lomba ini terjadi di zaman Bizantium.
Tidak tanggung-tanggung. 30 ribu orang tewas karena kerusuhan yang terjadi pada 532 M di Konstantinopel itu, Kerusuhannya sangat gila, bahkan mengancam kehidupan dan pemerintahan Kaisar Justinian.
Kerusuhan ini menjalar ke kota dan terjadi aksi pembakaran gedung besar-besaran. Gereja Hagia Sophia dan beberapa gedung pemerintahan lainnya menjadi obyek pembakaran dna penjarahan. Kerusuhan tersebut terjadi selama lebih dari seminggu dan membakar setengah kota dari Konstatinopel.
Lalu, sebenarnya kenapa bisa terjadi kerusuhan ini?
Nah, di masa Bizantium terdapat sebuah perhelatan olah raga yang dilaksanakan setiap hari libur. Bertempat di Hippodrome –sebuah arena bagi kompetisi olah raga, salah satunya balap kereta kuda.
Ribuan orang akan berkumpul di tempat itu untuk menonton atlet-atlet kebanggaan mereka berkompetisi demi kehormatan suatu golongan tertentu. Terdapat empat tim utama. Untuk menandakannya setiap tim menggunakan warna yang mereka kenakan: putih, merah, hijau, dan biru.
Pada saat Kaisar Yustinianus berkuasa di Bizantium, berbagai kelompok masyarakat menyatakan ketidakpuasan atas pemerintahannya. Mereka sering menyuarakan keluhan atas kinerja kaisar di berbagai tempat. Termasuk saat pertandingan di Hippodrome saat tim yang mendapat dukungan kaisar berlaga. Kaisar Justinian yang menjabat pada tahun 527 M menggantikan pamannya, Kaisar Justin tidak terlalu dianggap oleh para senator dan kalangan bangsawan. Para senator menganggapnya sebagai keturunan rendah dan tidak benar-benar layak untuk dihormati sebagai Kaisar.
Pada Januari 532 M, kritik dan tuntutan masyarakat telah mencapai puncaknya. Saat itu terjadi beberapa pemberontakan di wilayah Bizantium. Dikisahkan, setelah seminggu menghadapi gempuran para pemberontak, Yustinianus memutuskan menonton pertandingan balap kereta kuda di Hippodrome.
Saat sang kaisar tiba di arena, suasana di antara para penonton cukup panas. Mereka yang hadir merupakan bagian dari rakyat yang mendukung penurunan Yustinianus sebagai kaisar, termasuk juga para atlet yang akan bertanding.
Pada akhir kompetisi hari pertama, tim biru dan tim hijau bersatu meneriakkan ‘Nika’ (menang) untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan kaisar. Tindakan itu menyulut para penonton untuk menyatakan komitmen mereka pada pemilihan kaisar baru di Bizantium, hingga akhirnya kerusuhan besar pun pecah.
Kaisar Justinian dan Istrinya Theodore
Ketika Konstantinopel berada di luar kendali, Yustinianus yang ketakutan telah bersiap untuk melarikan diri. Namun, istrinya Theodora menahannya dan mengatakan bahwa Yustinianus lebih baik tewas ketika memegang jabatan kaisar daripada harus menanggalkan statusnya itu.
Setelah itu, Theodore mengutus sebuah pasukan di bawah pimpinan Belisarius untuk menghabisi kekuatan pemberontak yang tersisa. Pasir di dalam stadion, yang sebelumnya berwarna coklat berubah menjadi merah gelap ketika 30.000 orang tewas. Pasukan kerajaan membantai banyak warga yang tak bersalah.
Theodora kemudian mengatur sebuah strategi untuk menghancurkan kekuatan para pemberontak di dalam negerinya. Ia dan Yustinianus mengirim seseorang untuk menyuap setengah dari rakyat yang melakukan perlawanan di Hippodrome. Jumlahnya yang cukup banyak telah berhasil memecah kekuatan pihak oposisi.
Oleh: Manta Wabimbo *)
Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah.
Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat.
Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik.
Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan.
Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal.
Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan.
Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi.
Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik.
Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan.
*) Analis Kebijakan Publik
