4 Kader Oposisi yang Potensial Jadi Menteri Jokowi, Layak Nggak?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Bulan ini, Presiden Joko Widodo berencana akan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Rumornya, pertemuan tersebut salah satunya akan membahas soal kursi menteri.

Nah, jika Prabowo benar-benar menyetor nama dari koalisi opisisi untuk menjadi bagian kabinet Jokowi, kira-kira siapa yang layak?

Bagaimana dengan empat kader partai oposisi ini, layak atau nggak nih?

1. Fadli Zon (Gerindra)

Pria kelahiran Jakarta 1 Juni 1971 berdarah Minangkabau ini sangat populer, terutama di media sosial Twitter. Fadli Zon yang kini berstatus sebagai Wakil Ketua DPR RI ini kerap mendapat kritikan publik karena cuitan-cuitannya di Twitter yang kontroversial. Tapi Fadli bukan sembarang orang, selain menjabat Wakil Ketua Umum Gerindra, ia juga adalah Chairman of Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) atau Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia

2. Mardani Ali Sera (PKS)

Pentolan PKS ini juga potensial menduduki kursi menteri jika partai oposisi benar-benar dirangkul oleh Jokowi. Mardani punya catatan politik yang apik saat ini menjadi ketua tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Alumni Universitas Indonesia ini juga merupakan anggota DPR RI.

3. Ahmad Muzani (Gerindra)

Muzani adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Pria kelahiran Tegal 15 Juli 1968 ini pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI. Ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dan Wakil Ketua Umum Dewan Korporasi Indonesia (Dekopin).

4. Hidayat Nur Wahid (PKS)

Sama seperti Fadli Zon, Hidayat populer di media sosial Twitter. Cuitannya yang kontroversial terkadang menuai kritikan dan bully-ing dari netizen. Tapi, dalam dunia politik Hidayat punya pengalaman panjang. Ia adalah salah satu deklarator PKS, bahkan pernah menjabat sebagai Presiden PKS yang kedua. Ia telah menjadi anggota DPR RI sejak 2004 lalu. Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

Berita Terbaru

Pilkada Serentak Diharapkan Jadi Pendorong Inovasi dalam Pemerintahan

Jakarta - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, diharapkan dapat mendorong inovasi serta memperkuat sinkronisasi...
- Advertisement -

Baca berita yang ini