Mata Indonesia, JAKARTA — Reformasi pasar modal yang dijalankan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai pemangku kepentingan terus menunjukkan hasil positif.Hal tersebut...

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional melalui percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Salah satu upaya strategis tersebut diwujudkan...

Oleh : Aditia Rahman )*Perkembangan ekonomi nasional selalu menjadi perhatian publik karena berkaitan langsungdengan kehidupan masyarakat. Perubahan harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi, investasi, hingga nilai tukar rupiah sering kali memunculkan berbagai respons, terutama di kalangan mahasiswa yang dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Namun, di tengah derasnya arus informasi digital, berbagai isu ekonomi tidak jarang dipersepsikansecara emosional dan dipengaruhi narasi yang belum tentu didukung fakta. Oleh karena itu, mahasiswa perlu membangun tradisi berpikir objektif agar mampu memahami setiapkebijakan ekonomi secara utuh, berdasarkan data, teori, dan kepentingan nasional.Objektivitas menjadi modal penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Mahasiswamemiliki peran strategis sebagai kelompok yang tidak hanya kritis, tetapi juga mampumenghadirkan analisis yang rasional. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakanbagian dari demokrasi yang sehat, tetapi kritik tersebut akan lebih bermakna apabiladisampaikan berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi ekonomi nasionalmaupun tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia.Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian masyarakat adalah penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Perubahan harga tersebut sering kali memicu reaksi yang cukup besar, sementaraketika harga mengalami penurunan, respons publik cenderung tidak sebesar saat terjadikenaikan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun literasi ekonomi agar masyarakat memahami bahwa perubahan harga komoditas merupakan bagian darimekanisme ekonomi yang dipengaruhi banyak faktor.Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori berpandangan bahwa naik dan turunnya harga komoditasmerupakan sesuatu yang wajar dalam teori ekonomi karena dipengaruhi keseimbangan antarapermintaan dan penawaran. Menurutnya, harga BBM nonsubsidi di Indonesia juga tidakdapat dilepaskan dari perkembangan harga minyak mentah dunia, terlebih produksi minyaknasional belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi geopolitikinternasional yang memengaruhi pasar energi global turut memberikan tekanan terhadapharga minyak sehingga penyesuaian harga menjadi bagian dari mekanisme yang lazimterjadi.Pandangan tersebut memberikan perspektif bahwa kebijakan energi tidak dapat dilihat secarasederhana. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek secara bersamaan, mulaidari keberlanjutan pasokan energi, kesehatan fiskal negara, hingga perlindungan terhadapdaya beli masyarakat. Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, menjaga keseimbangantersebut merupakan tantangan yang tidak ringan.Pemerintah selama ini juga menunjukkan komitmennya untuk tetap melindungi masyarakatmelalui kebijakan subsidi energi. BBM bersubsidi tetap dipertahankan agar masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan dari gejolak harga internasional. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi mengikuti ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kondisiekonomi nasional. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjagakeseimbangan antara mekanisme pasar dan tanggung jawab negara dalam memenuhi amanatkonstitusi.Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori juga menilai harga Pertamax dan Pertamax Green saat inimasih belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian. Menurutnya, pemerintah melaluiKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tetap melakukan penyesuaian agar daya belimasyarakat tetap terjaga. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penyaluranBBM bersubsidi sehingga benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhakmenerima manfaat subsidi dari negara.Bagi kalangan mahasiswa, penjelasan tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kebijakanpublik selalu lahir melalui proses pertimbangan yang kompleks. Tidak semua keputusandapat dinilai hanya dari satu aspek, apalagi jika hanya mengandalkan informasi yang beredardi...

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional melalui implementasi program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai diluncurkan pada Juli 2026. Kebijakan...

Oleh: Ganesh Lepen Wengi *)Demonstrasi mahasiswa selalu memiliki tempat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Mahasiswaseringkali menjadi kelompok pertama yang menangkap kegelisahan publik, mengartikulasikan persoalanbangsa, sekaligus mendorong lahirnya berbagai pembaruan kebijakan. Karena itu, kehadiran aksi mahasiswaadalah bagian dari mekanisme koreksi dalam negara demokrasi.Namun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas masyarakat menyampaikankritik. Demokrasi juga diukur dari sejauh mana pemerintah bersedia mendengarkan, membuka ruang dialog, dan menerjemahkan berbagai aspirasi menjadi kebijakan yang lebih baik. Pada titik inilah dinamikademokrasi Indonesia hari ini layak diapresiasi.Belakangan berbagai aksi mahasiswa mengangkat isu mulai dari kondisi ekonomi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional yang patutdihormati. Yang menarik, pemerintah tidak memilih jalan penolakan ataupun pembatasan ruang berekspresi. Sebaliknya, berbagai kritik justru dijawab melalui evaluasi kebijakan, penyempurnaan program, hinggapenguatan koordinasi lintas kementerian.Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai salah satu indikator penting pemerintahanyang demokratis adalah kesediaannya menerima kritik dan membuka ruang dialog. Menurutnya, pemerintahtidak menutup diri terhadap demonstrasi mahasiswa, bahkan melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang menjadi sorotan publik, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini memasuki fasepembenahan tata kelola dan mitigasi. Ia juga menilai berbagai respons pemerintah terhadap pelemahanrupiah dan dinamika pasar menunjukkan bahwa kritik masyarakat dijadikan salah satu bahan dalampenyusunan langkah kebijakan.Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto sendiri memberikan gambaran menarik mengenai bagaimanapemerintah memandang aspirasi masyarakat. Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mendengarkanmasukan para profesor maupun akademisi, tetapi juga memperhatikan usulan masyarakat biasa, termasukanak-anak desa yang menyampaikan aspirasi melalui media sosial seperti TikTok. Menurut Presiden, teknologi justru memungkinkan pemerintah mengetahui persoalan hingga ke pelosok daerah dan menindaklanjutinya secara lebih cepat.Komitmen tersebut mengandung makna penting dalam perspektif kebijakan publik modern. Saluranpartisipasi warga kini tidak lagi terbatas pada...

Oleh: Bara Winatha*)Pemerintah terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional melalui implementasi mandatori Biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli...

Mata Indonesia, Jakarta - Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengajak masyarakat bersikap objektif dalam menyikapi dinamika ekonomi di tengah aksi mahasiswa yang menyoroti berbagai kebijakan...

*) Oleh : Viki AmandaBelakangan ini, pembahasan mengenai implementasi biodiesel B50 semakin mengemuka sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional....

TANGERANG SELATAN, Minews – Menanggapi banyaknya apresiasi dari orang tua murid terkait situs pendaftaran yang antiribet dan stabil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)...

Mata Indonesia, Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi maupun pengondisian terhadap aksi demonstrasi yang digelar berbagai kelompok masyarakat...