Penurunan Angka Kemiskinan di Jawa Barat

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Kemiskinan adalah fenomena yang memprihatinkan. Terutama karena efek samping kemiskinan bisa merembet kemana-mana. Maka wajar jika dari tahun ke tahun semua daerah menaruh perhatian terhadap jumlah penduduknya yang tergolong miskin. Salah satu di di antaranya, seperti yang dilakukan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Propinsi ini tercatat berhasil menurunkan angka kemiskinan  pada  2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jabar, jumlah warga miskin di Jabar turun hingga 17.360 orang. Miskin perkotaan Maret 2021-Maret 2022, turun dari 7,92 persen ke 7,57 persen. Miskin perdesaan Maret 2021-Maret 2022, turun dari 10,46 persen  menjadi 9,88 persen.

 Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui akun media sosialnya @ridwankamil menyebut, penurunan orang miskin terbanyak per September 2022 diraih Provinsi Jabar, yang merupakan provinsi dengan penduduk terbesar, hampir 50 juta jiwa. 

Gubernur Ridwan Kamil, mengapresisai masyarakat, jajarannya dan seluruh pihak terkait yang dengan kesungguhannnya turut membangun iklim kondusif yang bisa menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya.   Ia menuturkan pula beberapa strategi terukur yang dilakukan dan berhasil mengurangi jumlah warga miskin di Jabar pada 2022. 

Pertama, bagi warga dalam kategori level miskin ekstrem diberi daya hidup dengan bantuan keuangan atau bantuan sosial (bansos).

Kedua, bagi warga level miskin tengah, Pemda Provinsi Jabar agresif membukakan lapangan kerja melalui investasi dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM).Hal itu terlihat dari nilai realisasi investasi Jabar selalu tertinggi dalam lima tahun berturut-turut. 

Kemudian ketiga, bagi level miskin atas, mereka akan dilatih wirausaha dan diberi modal usaha.

Menurunnya angka kemiskinan  di Jawa Barat pada tahun 2022, diapresiasi banyak kalangan. Beberapa program yang digulirkan pemerintah dinilai cukup mengena.

Beberapa program yang berhasil dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Jabar melalui pemberayaan ekonomi masyarakat,  di antaranya OPOP (One Pesantren One Product), OVOP (One Viilage One Company), Petani Milenial hingga penyaluran Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera). 

Secara umum, program program ini memperoleh apresisasi yang cukup. Hal ini bisa dilihat dari data Dinas Koperasi dan UKM Jabar, Dalam tiga tahun terakhir Program OPOP, misalnya, telah berhasil menarik minat 2.844 peserta di 27 Kabupaten dan Kota di Jabar. Setiap tahun mengalami peningkatan. Data terakhir, tahun 2023 ini  memperlihatkan peserta OPOP yang mendaftar sudah mencapai 2.156. 

Wawan Muhammad Sofwan, pengurus Asosiasi Pedagang Komoditi Agro, Jawa Barat, memandang kemiskinan bukan sebagai harga mati. “Selama ada jalan yang kondusif, selama itu pula masyarakat akan antusias.  Masyarakat juga sudah tak betah hidup dalam kungkungan kemiskinan. Mereka mau cepat-cepat entas dari kemiskinan ” Seloroh Wawan.  

(HGP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Pastikan Kopdes Berjalan Profesional dan Berkelanjutan

Oleh: Hanif Pratama )*Pemerintah memastikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) MerahPutih berjalan profesional dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi, manajemen, serta dukungan pembiayaan yang terintegrasi. Kebijakan inidirancang untuk menjadikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi desasekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.Pemerintah terus mempercepat pembangunan Kopdes Merah Putih di berbagai daerah dengan memastikan kesiapan operasional tidak hanyadari sisi fisik, tetapi juga aspek tata kelola. Pendekatan ini dilakukan agar koperasi mampu menjalankan fungsi distribusi pangan dan kebutuhanmasyarakat secara efisien serta berkelanjutan.Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwapemerintah tengah menyiapkan payung hukum pembiayaan melalui revisiPeraturan Menteri Keuangan. Ia menjelaskan bahwa percepatanpenyelesaian regulasi tersebut menjadi prioritas agar implementasiprogram tidak terhambat di lapangan.Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telahdiminta untuk segera merampungkan aturan baru dalam waktu singkat. Target percepatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalammemastikan seluruh skema pendanaan Kopdes dapat berjalan tepatwaktu dan tepat sasaran.Selain penguatan regulasi, pemerintah juga menempatkanprofesionalisme sebagai kunci utama keberhasilan operasional koperasi. Zulkifli Hasan menekankan pentingnya penunjukan manajer yang tidakhanya memahami prinsip koperasi, tetapi juga memiliki kemampuankewirausahaan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.Pemerintah memandang bahwa keberadaan manajer profesional akanmeningkatkan kualitas pengelolaan koperasi sekaligus memastikan setiapunit usaha dapat berkembang secara optimal. Dengan manajemen yang kuat, koperasi diharapkan mampu bersaing dan memberikan manfaatnyata bagi masyarakat desa.Kopdes Merah Putih juga dirancang memiliki peran strategis dalamberbagai program pemerintah, termasuk sebagai penyalur barang subsididan penyerap hasil produksi petani. Dalam skema ini, koperasi dapatberfungsi sebagai offtaker komoditas pangan melalui kerja sama denganPerum Bulog, sehingga mampu menjaga stabilitas harga di tingkat petani.Peran tersebut memperkuat posisi koperasi sebagai penghubung antaraproduksi dan distribusi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada rantaipasok yang panjang. Dengan demikian, efisiensi distribusi dapat tercapaidan kesejahteraan petani meningkat secara signifikan.Pemerintah juga merancang koperasi desa sebagai pusat layananterpadu yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dariagen sembako, distribusi LPG, hingga layanan kesehatan. Integrasilayanan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasisekaligus memperluas manfaat yang dirasakan masyarakat.Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Kopdes MerahPutih akan menjadi ekosistem ekonomi baru yang mengintegrasikanseluruh potensi desa. Ia menilai koperasi akan berperan sebagai wadahusaha bersama yang mampu mendorong perputaran ekonomi secaraberkelanjutan.Ferry Juliantono juga mendorong pemerintah daerah untukmengidentifikasi potensi unggulan desa dan mengintegrasikannya dalampengembangan koperasi. Ia memastikan Kementerian Koperasi siapmemberikan dukungan pembiayaan serta pendampingan agar koperasidapat berkembang secara optimal.Pemerintah turut membuka akses pembiayaan melalui LPDB Koperasiserta mendorong program inkubasi bagi produk-produk lokal. Langkah inibertujuan mempercepat pertumbuhan usaha masyarakat desa sekaligusmeningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.Ferry Juliantono menilai koperasi yang dikelola secara profesional akanmampu menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam aktivitasekonomi desa. Keterlibatan milenial dan generasi Z dipandang pentinguntuk mendorong inovasi serta memperkuat keberlanjutan koperasi di masa depan.Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, YandriSusanto, menekankan pentingnya ketersediaan lahan sebagai fondasiutama operasional koperasi. Ia menyebut pemerintah pusat dan daerahperlu bersinergi untuk memastikan setiap desa memiliki lahan yang memadai bagi pembangunan kantor koperasi.Setelah lahan tersedia, pemerintah mengarahkan pembangunandilakukan secara berkelanjutan agar fasilitas koperasi dapat dimanfaatkandalam jangka panjang. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikankontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi lintas kementerian danlembaga untuk memastikan seluruh aspek operasional berjalan selaras. Sinkronisasi kebijakan dinilai penting agar setiap program yang dijalankanmampu saling mendukung dan tidak berjalan secara terpisah.Pemerintah meyakini bahwa kombinasi antara regulasi yang kuat, manajemen profesional, dan dukungan pembiayaan yang terarah akanmemastikan Kopdes Merah Putih berjalan optimal. Dengan strategitersebut, koperasi desa tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapijuga motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan sistempengawasan internal dan eksternal guna menjaga keberlanjutanoperasional Kopdes Merah Putih. Mekanisme audit berkala sertapelaporan yang transparan menjadi instrumen utama untuk memastikanseluruh aktivitas koperasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Dengan sistem pengawasan yang terstruktur, potensi penyimpangandapat diminimalkan sejak dini.Pemerintah juga mendorong kemitraan strategis antara koperasi denganpelaku usaha lokal maupun nasional agar tercipta rantai nilai yang lebihkuat. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat daya saing koperasi di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.*) Pengamat Koperasi dan UMKM
- Advertisement -

Baca berita yang ini