Begini Cara Najib Razak Terlibat Pencucian Uang Jutaan Dolar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bagi orang Malaysia dan Indonesia, nama Najib Razak identik dengan pencucian uang besar-besaran melalui 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Salah satu yang diingat orang Indonesia adalah saat Polri menahan dan memulangkan ke Malaysia sebuah kapal pesiar super mewah Equanimity senilai Rp 3,6 triliun.

Kapal yang interiornya berlapis marmer tersebut, dibeli seorang pengusaha Malaysia keturunan Cina Low Taek Jho yang dikenal sebagai Jho Low.

Perusahaan penggalangan modal 1MDB didirikan Najib Razak berbarengan dia menjabat perdana menteri tahun 2009.

Tujuan mendirikan perusahaan itu adalah untuk menarik modal dalam rangka mengelola kekayaan Malaysia yang sarat sumber daya menggunakan investasi strategis.

1MDB fokus pada proyek-proyek pembangunan strategis di bidang energi, properti, pariwisata, dan agribisnis.

Umumnya, sovereign wealth fund seperti 1MDB didanai cadangan devisa bank sentral yang berasal dari surplus anggaran dan perdagangan, serta pendapatan dari ekspor sumber daya alam.

Namun, Malaysia tidak memiliki dana yang cukup saat mendirikan 1MDB sehingga pengelolanya menggalang dana dengan cara menjual obligasi dan melakukan usaha gabungan (joint venture) dengan pihak asing.

Bankir muda Malaysia bernama Low Taek Jho atau dikenal dengan sebutan Jho Low, sahabat karib Riza Aziz yang merupakan anak tiri Najib, ikut membantu pembentukan 1MDB.

Nah, kapal pesiar yang ditahan polisi Indonesia itu diduga merupakan hasil pencucian uang melalui 1MDB dari suap ratusan juta dolar yang dikumpulkannya saat mempengaruhi jejaring politik dia untuk memenangkan bisnis melalui 1MDB.

Uang itu dicuci melalui sistem keuangan AS, lalu digunakan membeli properti mahal di seluruh dunia, karya seni, mendanai film Hollywood termasuk Equanimity.

Jho Low bisa menguasai 1MDB karena bersahabat karib dengan Riza Aziz yang merupakan anak tiri Najib.

Kegilaan para pecinta kemewahan dari menikmati hasil 1MDB tersebut harus berakhir pada 2015 setelah perusahaan itu gagal membayar utang senilai 11 miliar dolar AS atau setara Rp 156,6 triliun kepada sejumlah bank dan pemilik obligasi.

Pada Juli 2016, Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan perdana yang menuduh perusahaan itu telah menjarah lebih dari 3,5 miliar dolar AS setara Rp 49,8 triliun melalui perusahaan itu.

Najib dituduh Departemen Kehakiman AS menerima 681 juta dolar AS setara Rp 9,6 triliun dari praktik pencucian uang menggunakan perusahaan negara itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini