Najib Razak Tak Mungkin Divonis Ringan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mantan Perdana Menteri Najib Razak menunggu nasib penting 28 Juli 2020. Pada hari itu, Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Mohamad Ghazali diperkirakan menjatuhkan vonis berat terhadap Najib yang didakwa melakukan korupsi dan pencucian uang jutaan dolar dari dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Lelaki keturunan Sultan Hasanuddin, Makassar yang lahir 23 Juli 1953 tersebut diperkirakan bisa didenda dengan berat dan dipenjara hingga lebih dari 20 tahun.

Najib yang meninggalkan kursi perdana menteri pada 2018 tersebut dituding terlibat dalam korupsi 1MDB yang bernilai 4,5 miliar dolar AS.

Saat ini, dia sedang menghadapi tujuh kasus berbeda, meliputi pelanggaran kepercayaan, pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga penggelapan dana sebesar 9,84 juta dolar AS dari SRC International.

Diperkirakan tidak ada vonis ringan yang bakal diterima Najib. Masing-masing dakwaan itu bahkan bisa memberi sanksi selama 20 tahun penjara.

Namun pengacaranya menyatakan Najib telah dijebak pebisnis Jho Low saat menggelapkan investasi miliaran dolar menggunakan 1MDB. Sedangkan dana yang ada di rekeningnya merupakan sumbangan keluarga kerajaan Saudi, bukan dana 1MDB.

Sementara itu, Low juga menghadapi dakwaan di Malaysia dan Amerika Serikat atas dugaan peran sentralnya dalam kasus tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini