Alhamdulillah, Pemungutan Suara di Jayapura Dilakukan Hari Ini

Baca Juga

MINEWS.ID, JAYAPURA – Warga Jayapura akhirnya bisa memberikan suaranya pada Pemilu 2019, Kamis 18 April 2019, setelah tertunda karena persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berantakan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe yang sempat kecewa karena tidak bisa memberikan suaranya pada Rabu 17 April 2019, hari ini melakukannya di TPS 043, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan.

Dia memberikan hak suaranya hanya berdasarkan KTP elektronik. Lukas mencoblos di TPS itu dengan alasan ingin menemani istrinya Yulce Enembe.

Yulce memang terdaftar di TPS 043, sedangkan Lukas di TPS 044. Ketua KPPS TPS 043 Matias Wiran tidak mengetahui penyebab nama suami istri itu terdaftar di TPS yang terpisah.

Padahal, pada pemilihan sebelumnya, mereka mencoblos di TPS yang sama yaitu nomor 043.

Sebelumnya, Lukas sempat kecewa berat dengan batalnya pemungutan suara di ibukota Papua tersebut akibat logistik pemilu belum tiba di seluruh TPS Jayapura, 17 April 2019.

Berita Terbaru

Dana Hasil Penertiban Kawasan Hutan Jadi Bukti Nyata Penegakan Hukum Pemerintah

Oleh: Alvin Sato )*Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuatpenegakan hukum dan penyelamatan aset negara melalui langkahkonkret penertiban kawasan hutan. Hal itu tercermin dari penyerahandana hasil penertiban kawasan hutan senilai Rp10,27 triliun kepadanegara yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Momentum penyerahan ini sekaligus menjadi simbol kuat bahwa upayapenegakan hukum pemerintah kini semakin berorientasi pada hasil nyatayang dapat dirasakan masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwaagenda penyerahan dana hasil penertiban kawasan hutan bukan sekadarseremoni. Kepala Negara memandang masyarakat saat ini menginginkanbukti konkret dari kerja pemerintah, terutama dalam upaya menjagakekayaan negara dan menindak berbagai pelanggaran di sektor sumberdaya alam. Presiden menilai transparansi dan akuntabilitas menjadibagian penting agar masyarakat dapat melihat langsung hasil daripenegakan hukum yang dilakukan negara.Menurut Presiden, dana triliunan rupiah yang berhasil diselamatkantersebut menunjukkan bahwa pemerintah serius memastikan aset negara tidak lagi bocor akibat praktik ilegal maupun penyalahgunaan kawasanhutan. Ia juga menyinggung bahwa masyarakat sudah terlalu lama disuguhi berbagai pidato tanpa hasil nyata, sehingga pemerintah saat iniberupaya menghadirkan bukti langsung melalui pengembalian aset dan penyelamatan keuangan negara.Presiden Prabowo turut mengungkapkan adanya potensi tambahanpengembalian aset negara pada bulan berikutnya dengan nilai mencapaiRp11 triliun. Hal itu memperlihatkan bahwa upaya penertiban kawasanhutan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan terus berlanjut sebagaibagian dari strategi nasional dalam memperbaiki tata kelola sumber dayaalam Indonesia.Selain penyerahan dana, pemerintah juga berhasil menguasai kembalikawasan hutan seluas lebih dari 2,3 juta hektare. Pengembalian lahantersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga kedaulatannegara atas kawasan hutan yang selama bertahun-tahun mengalamiberbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penguasaan lahan ilegal hinggapenyalahgunaan izin usaha.Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa dana Rp10,27 triliunyang dipamerkan dalam kegiatan Satgas Penertiban Kawasan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini