Kok Bisa, Warga Kelurahan Ini Gak Bisa Milih Presiden dan Wakil Presiden

Baca Juga

MINEWS.ID, BANYUASIN – Lima kotak suara yang berisi surat suara hingga kini belum ditemukan. Warga Kelurahan Kenten Laut, Banyuasin, Sumatera Selatan terpaksa tidak bisa memilih presiden dan wakil presiden.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) Kelly Mariana kotak itu untuk menyalurkan suara 1.300 orang yang terdaftar di DPT.

Mereka sedianya memilih di TPS 09 hingga TPS 013 Kelurahan Kenten Laut. Maka Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberi pilihan kepada mereka untuk memberikan suaranya untuk pemilihan legislatif terlebih dahulu. Pemilihan presiden akan disusulkan setelah kotak ketemu.

Hasilnya hanya warga di dua TPS yang menerima alternatif tersebut, tiga lainnya menolak.

KPU Sumsel akan mengajukan rekomendasi ke KPU RI untuk pemungutan suara lanjutan dan susulan di TPS yang kehilangan kotak dan surat suara pilpres tersebut.

Pelaksanaannya maksimal 10 hari pascar pemungutan suara resmi. Hal itu diatur UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemungutan suara dan PKPU nomor 3 tahun 2019.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain masih enggan menyimpulkan bahwa surat suara Pilpres itu dinyatakan hilang.

Penyelidikan sementara, mereka tidak menemukan berita acara penyerahan kotak dan surat suara dari PPK ke PPS lalu ke KPPS.

Dia berjanji memprosesnya secara hukum. Namun secara umum tidak ada gangguan keamanan yang berarti di Sumsel.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini