Kok Bisa, Warga Kelurahan Ini Gak Bisa Milih Presiden dan Wakil Presiden

Baca Juga

MINEWS.ID, BANYUASIN – Lima kotak suara yang berisi surat suara hingga kini belum ditemukan. Warga Kelurahan Kenten Laut, Banyuasin, Sumatera Selatan terpaksa tidak bisa memilih presiden dan wakil presiden.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) Kelly Mariana kotak itu untuk menyalurkan suara 1.300 orang yang terdaftar di DPT.

Mereka sedianya memilih di TPS 09 hingga TPS 013 Kelurahan Kenten Laut. Maka Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberi pilihan kepada mereka untuk memberikan suaranya untuk pemilihan legislatif terlebih dahulu. Pemilihan presiden akan disusulkan setelah kotak ketemu.

Hasilnya hanya warga di dua TPS yang menerima alternatif tersebut, tiga lainnya menolak.

KPU Sumsel akan mengajukan rekomendasi ke KPU RI untuk pemungutan suara lanjutan dan susulan di TPS yang kehilangan kotak dan surat suara pilpres tersebut.

Pelaksanaannya maksimal 10 hari pascar pemungutan suara resmi. Hal itu diatur UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemungutan suara dan PKPU nomor 3 tahun 2019.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain masih enggan menyimpulkan bahwa surat suara Pilpres itu dinyatakan hilang.

Penyelidikan sementara, mereka tidak menemukan berita acara penyerahan kotak dan surat suara dari PPK ke PPS lalu ke KPPS.

Dia berjanji memprosesnya secara hukum. Namun secara umum tidak ada gangguan keamanan yang berarti di Sumsel.

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini