Minews.id, Kota Kupang – Rosalia Rerek Sogen, asal Desa Persiapan Bantala, Kecamatan Lewolema, Flores Timur, NTT menjadi salah satu korban pembunuhan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Peristiwa tersebut meninggalkan duka di kalangan masyarakat NTT.
Pihak Front Mahasiswa Nasional (FMN) Kupang turut menyampaikan ungkapan duka bagi korban pembunuhan tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua FMN Kupang Fren Tukan.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang dalam terhadap korban dan keluarganya. Bagaimana pun juga FMN Cabang Kupang tidak membenarkan jika terjadi serangan bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap warga yang tidak ambil bagian dalam konflik antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan militer Indonesia,” ujarnya kepada minews.id, Kamis 27 Maret 2025.
Menurut Fren, konflik yang terjadi di Papua memiliki sejarah yang panjang dan tidak dapat dilihat dalam satu sisi saja.
“Mengenai hubungan dengan revisi UU TNI, kami tetap pada pendirian bahwa revisi ini sama sekali tidak dibenarkan, dan apa yang terjadi di Papua tidak dapat menjadi legitimasi untuk membenarkan itu. Justru pengesahan UU TNI yang baru ini yang kami khawatirkan akan membuat penyelesaian konflik di Papua papua malah lebih bersifat militeristik,” katanya.
Dirinya pun berharap agar aparat keamanan menghentikan operasi militer di Papua dan meperbaiki cara dan pendekatan penyelesaian konflik menjadi persuasif.
“Aspek ekonomi (kesejahteraan), masalah kesenjangan dan perampokan kekayaan alam rakyat Papua harus diselesaikan. Itu akar masalah yg sejak Orde Baru hingga sekarang justru dipertahankan,” ujarnya.
Dirinya menegaskan bahwa FMN Kupang tetap menjunjung tinggi sikap nasionalis. Namun, konflik yang terjadi di Papua memiliki sebab-sebab historis dan ekonomi-politik yang tidak bisa ditutupi.
“Bagaimana pendirian tambang-tambang besar di atas tanah rakyat Papua. Hingga saat ini, penggusuran rakyat untuk perluasan pertambangan dan perkebunan juga terus terjadi dan merampas tanah banyak suku bangsa minoritas di Papua. Bagi kami yang terpenting adalah soal hak-hak ekonomi, politik rakyat Papua,” katanya.
Fren juga berharap agar pemerintah saat ini perlu mengubah orientasinya. Sebab jika tetap bersekutu dengan borjuasi besar dan tuan tanah besar untuk melakukan perampasan dan monopoli tanah, maka justru akan membuka ruang bagi wilayah lain di Indonesia untuk melakukan perlawanan serupa dengan yang ada di Papua.