KKP Dukung Usaha UMKM Lewat Perluas Jaringan Pasar Ikan Hias Air Tawar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Produktivitas pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikan hias di Indonesia terus mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Bisnis ikan hias itu dahsyat, jika berhasil mengelolanya akan menghasilkan multiplier effect, utamanya dampak usaha ikan hias terhadap kemajuan UMKM dan kebutuhan ekspor,” ujar Menteri Trenggono saat beraudiensi dengan manajemen Kalikan.id yang dipimpin oleh Dian Rachmawan.

Strategi yang tengah dirancang di antaranya dengan memanfaatkan platform digital Kalikan.id sebagai sarana promosi yang bisa dimanfaatkan para komunitas ikan hias air tawar di Indonesia. Meliputi pembudidaya, pemasar, hingga para penghobi.

KKP juga berencana menggelar pameran ikan hias air tawar secara rutin dengan melibatkan stakeholder dari dalam dan luar negeri.

Pameran perdana rencananya digelar Oktober 2022 di Jakarta, dan selanjutnya digelar di kota-kota sentra UMKM ikan hias air tawar di seluruh Indonesia.

“Di samping strategi pemasarannya, di bagian produksinya juga tentu harus kita perhatikan bersama, bagaimana pasokan pakan karena ini mempengaruhi kualitas ikan-ikan hias yang dihasilkan,” katanya.

Nilai ekspor ikan hias Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada periode tahun 2017–2021, dari USD27,6 juta pada tahun 2017 menjadi USD34,5 juta pada tahun 2021. Tahun 2021, ekspor ikan hias didominasi oleh ikan hias air tawar sebesar 80,63% atau senilai USD27,8 juta dan sisanya ikan hias air laut sebesar 19,37% atau senilai USD6,7 juta.

Sampai dengan Juni 2022, nilai ekspor ikan hias mencapai USD17,61 juta dengan volume sebesar 783,95 ton dengan negara tujuan utama Amerika Serikat (11,91%), Jepang (11,58%) dan Taiwan (10,60%). Adapun jenis ikan hias yang paling diminati adalah arwana (super red dan jardini), cupang, botia, koi, maskoki, oscar dan lain-lain.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini