Krisis Makin Parah, PM Sri Lanka Mengundurkan Diri

Baca Juga

MATA INDONESIA, KOLOMBO – Perdana Menteri Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa mundur dari jabatannya pada Senin 9 Mei 2022. Langkah tersebut memungkinkan adiknya, Presiden Gotabaya Rajapaksa, membentuk pemerintahan persatuan nasional ketika negara itu terus menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya.

Keputusan ini terjadi beberapa jam setelah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan pendukung Mahinda di luar kantor Presiden Gotabata Rajapaksa dimana sedikitnya 78 orang mengalami cedera. Aksi yang memaksa pihak berwajib memberlakukan jam malam.

“Berlaku segera, saya telah mengajukan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri kepada presiden,” ujar Mahinda, dikutip dari BBC, Selasa 10 Mei 2022.

Dalam surat pengunduran dirinya, Mahinda mengatakan hal ini sejalan dengan permintaan presiden yang dibuat saat rapat kabinet khusus.

“Saya menulis untuk memberi tahu (Anda) bahwa saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri dengan segera. Ini sejalan dengan permintaan Anda yang dibuat pada rapat kabinet khusus yang diadakan pada 6 Mei, dimana Anda mengatakan bermaksud untuk membentuk pemerintahan sementara semua partai.”

Selain PM, setidaknya ada dua kabiner menteri juga memutuskan mengundurkan diri. Presiden Gotabaya sepakat untuk menggantikan posisi kakaknya sebagai PM Sri Lanka sementara sampai dewan nasional menunjuk PM baru.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini