Lebanon Bangkrut, Kedutaannya Disuruh Cari Donatur untuk Biaya Operasional

Baca Juga

MATA INDONESIA, BEIRUT – Kondisi keuangan Pemerintah Lebanon sudah terancam krisis. Sehingga untuk membiayai operasional setiap kedutaannya masing-masing, Pemerintah Lebanon sudah tidak sanggup.

Reuters mengabarkan pada 25 Januari 2022, Pemerintah Lebanon telah mengirim surat ke seluruh kedutaan besarnya di beberapa negara untuk mencari donor guna membantu menutupi biaya operasional mereka.

Negara Arab tersebut juga menunggak pembayaran gaji diplomat dan duta besarnya. Pemerintah Lebanon meminta warga Lebanon yang ada di beberapa negara untuk membantu menanggulangi biaya operasional kedutaan besar di negaranya masing-masing.

Rencananya Lebanon sedang mengkaji penutupan sejumlah perwakilan sebagai opsi penghematan anggaran.

Dua sumber diplomatik Lebanon mengatakan kepada Reuters bahwa karyawan di kantor perwakilan belum gajian untuk bulan Januari. Satu sumber mengatakan bahwa mereka juga harus berhemat, mulai dari pengurangan jamuan makan, listrik, operasional kendaraan dan perjalanan dinas.

Negara yang terkenal karena kecantikan wanitanya itu berada dalam kekacauan yang oleh Bank Dunia menyebutnya sebagai salah satu keruntuhan keuangan terburuk dalam sejarah dunia.

Sejak 2019 negara ini telah menghamburkan sebagian besar cadangan devisanya. Akibatnya, mata uang nasional kehilangan lebih dari 90 persen nilainya.

Menteri Luar Negeri Abdallah Bou Habib mengatakan bahwa dia telah mulai menerapkan rencana untuk memotong pengeluaran di kedutaan, termasuk tunjangan sewa, gaji diplomat dan biaya untuk pesta dan perjalanan. Penghematan bisa mencapai 18 juta dolar AS (Rp 257 miliar) dari total anggaran 95 juta dolar AS (Rp 1,3 triliun).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Tokoh Papua Lintas Elemen Mendukung Penegakan Hukum atas Tragedi Pilot AMA

Oleh: Yohanes Wandikbo )*Tragedi penembakan yang menewaskan pilot pesawat Associated Mission Aviation (AMA), Nicholas F. Goselin, serta pembakaran pesawat AMA PK-RCY di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, telah memunculkan duka mendalam sekaligus keprihatinan dari berbagaikalangan. Peristiwa tersebut bukan hanya menghilangkan nyawa seorang pilot sipil yang tengah menjalankan misi kemanusiaan, tetapi juga mengganggu pelayanan publik yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Di tengah situasitersebut, dukungan terhadap langkah pemerintah untuk mengusut tuntas pelaku dan menegakkan hukum justru semakin menguat. Berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemanusiaan, hingga komunitas profesi penerbangan menyampaikan sikap yang sejalan bahwa tindakan kekerasan terhadap penerbangan sipil tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku.Pemerintah bergerak cepat merespons insiden tersebut melalui koordinasi lintas kementeriandan lembaga. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, mengecam keras pembunuhan pilot dan pembakaran pesawat AMA yang diduga dilakukanoleh kelompok kriminal bersenjata. Ia menegaskan bahwa negara tidak akan mentoleransisetiap bentuk kekerasan terhadap warga sipil maupun tenaga kemanusiaan serta memastikanaparat keamanan akan melakukan penegakan hukum secara tegas agar masyarakatmemperoleh rasa aman dan pelayanan publik tetap berjalan.Kepala Biro Humas...
- Advertisement -

Baca berita yang ini