Oleh: Priyanka Putri )*
Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama dalampemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya memperkuatpenegakan hukum ditempatkan sebagai fondasi penting untukmewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkankepercayaan publik, sekaligus mempercepat pembangunan nasional. Komitmen itu terus ditunjukkan melalui kebijakan yang menempatkanintegritas sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan negara.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai persoalan mendasaryang menghambat kemajuan bangsa. Menurutnya, kemiskinan yang masih dihadapi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari praktik korupsi, penyelundupan, dan berbagai aktivitas ekonomi ilegal yang menguraskekayaan negara. Pandangan itu menunjukkan bahwa pemberantasankorupsi memiliki hubungan erat dengan peningkatan kesejahteraanmasyarakat.
Prabowo juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan masihsangat besar. Pemerintah menilai berbagai kebocoran akibat tindakpidana korupsi harus dihentikan agar sumber daya negara dapatdimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunandan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Komitmen memberantas korupsi berjalan beriringan dengan upayamenjaga stabilitas nasional. Prabowo menilai keamanan tidak hanyadimaknai sebagai rendahnya angka kriminalitas, tetapi juga sebagaikondisi yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomitanpa rasa khawatir. Petani harus dapat menanam dengan tenang, nelayan bebas melaut, pelaku usaha percaya diri berinvestasi, tenagapendidik dapat mengajar, dan peserta didik memperoleh lingkunganbelajar yang kondusif.
Pemerintah meyakini bahwa stabilitas sosial dan kepastian hukummerupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi. Prabowo menegaskan bahwa investasi tidak akan berkembang apabila penegakanhukum berjalan lemah. Pemerintahan yang bersih dipandang menjadisyarat penting untuk menghadirkan keadilan sekaligus menciptakan iklimusaha yang sehat.
Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, memberikan perlindungankepada masyarakat, serta menjamin tidak adanya perlakuan berbedaberdasarkan kekuatan ekonomi maupun kepentingan politik. Hukum juga harus terbebas dari penyalahgunaan wewenang, kriminalisasi, maupunpraktik yang memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu.
Komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum tercermindari langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang mengusut dugaan korupsi penjualan BBM secara non-tunai antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Asmin Koalindo Tuhup pada periode 2009 hingga 2012. Penanganan perkara yang telah berlangsung lebih dari satudekade menunjukkan keseriusan aparat dalam menyelesaikan dugaanpenyimpangan tanpa membedakan waktu terjadinya perkara.
Penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara itu, termasuk sejumlah pejabat yang pernah menjabat di PT Pertamina Patra Niaga. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp486 miliar. Nilai kerugian yang besar memperlihatkan pentingnya pengawasanketat terhadap pengelolaan aset negara dan aktivitas bisnis badan usahamilik negara.
Direktur Pusat Kebijakan Publik sekaligus pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria, memberikan apresiasi terhadap langkah PresidenPrabowo dan Kortas Tipikor Polri dalam mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, keberhasilan membongkar kasus yang telah lama berlangsung menunjukkan keseriusan negara dalam menyelesaikandugaan penyimpangan di sektor strategis melalui penegakan hukum yang profesional dan tidak pandang bulu.
Sofyano menjelaskan bahwa sektor energi memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional, pengelolaan aset negara, serta kepentingan masyarakat luas. Penyimpangan dalam tata kelola sektor itu dinilai tidak hanya merugikankeuangan negara, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas badan usahamilik negara dan mengurangi kepercayaan publik.
Sofyano juga berpandangan bahwa hasil penyidikan perlu menjadimomentum memperkuat sistem pengendalian risiko di seluruh BUMN energi. Pengawasan internal, tata kelola perusahaan, serta mekanismetransaksi komersial perlu terus diperbaiki agar peluang terjadinyapenyimpangan dapat diminimalkan sejak awal.
Harapan agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten juga disampaikan Sofyano. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara sudah semestinya diproses secaraprofesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang kuat sehinggakepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi terusmeningkat.
Sofyano menilai manfaat terbesar dari pengungkapan perkara korupsitidak hanya berupa penghukuman terhadap pelaku. Efek jera bagi pelakuusaha dan pengelola badan usaha milik negara menjadi nilai strategisyang akan mendorong meningkatnya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilankeputusan.
Penguatan tata kelola perusahaan juga diyakini akan meningkatkandisiplin manajemen risiko, melindungi aset negara, serta memperkuatkeyakinan investor terhadap iklim usaha Indonesia. Keuntungan jangkapanjang itu dinilai jauh lebih besar dibandingkan dampak sementaraterhadap citra institusi yang sedang menjalani proses hukum.
Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjadikanpemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional memperlihatkan arahpembangunan yang berorientasi pada integritas. Penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang semakin kuat, serta perbaikan tata kelola di berbagai sektor strategis diharapkan mampu menciptakan pemerintahanyang bersih, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuatfondasi pembangunan Indonesia secara berkelanjutan.
*) Pemerhati Isu Antikorupsi