Vaksinasi Dosis Pertama 87 Persen, Mulai Besok Inggris Cek Antibodi Covid-19 Warganya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mulai Selasa 24 Agustus 2021 besok Pemerintah Inggris akan menawarkan Tes Antibodi Covid-19 gratis kepada masyarakatnya sebagai bagian dari penelitian untuk mengetahui respons imun hasil vaksinasi.

Hal itu terungkap dari pengumuman Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) yang menyebutkan tahap pertama akan dilakukan terhadap 8.000 orang.

UKHSA menegaskan bahwa Tes Antibodi itu untuk menghasilkan data tentang perlindungan antibodi bagi orang yang terpapar berbagai varian virus corona yang masih terus bermutasi.

Menurut pengumuman tersebut, siapa pun yang berusia di atas 18 tahun bisa mengikuti tes tersebut saat melalukan tes PCR Covid-19 melalui sistem Tes dan Pelacakan NHS.

“Tes antibodi nasional baru kami akan cepat dan mudah dilakukan, dan dengan melakukan itu Anda akan membantu memperkuat pemahaman kami tentang COVID-19 saat kami dengan hati-hati kembali ke kehidupan yang lebih normal,” kata Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid yang dikutip Senin 23 Agustus 2021.

Menteri Kesehatan Inggris itu, seperti dilansir Reuters, mengaku senang karena seluruh masyarakat bersatu mengikuti program tersebut sebagai upaya untuk melindungi warga negara kerajaan itu.

Badan Keamanan Kesehatan Inggris mengatakan akan bekerja sama dengan layanan pengujian NHS Test and Trace di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara untuk memantau tingkat antibodi dalam kasus positif di seluruh Inggris.

Pengujian antibodi itu untuk mencari bukti respons imun, sedangkan pengujian PCR dan antigen memberi tahu seseorang jika mereka memiliki virus pada saat pengujian itu.

Pengujian antibodi bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman tentang perlindungan yang diberikan oleh vaksin, karena angka resmi di Inggris menunjukkan bahwa 87 persen orang berusia 16 tahun ke atas kini telah menerima dosis vaksin COVID-19 pertama mereka dan 76 persen telah mendapatkan vaksin dosis kedua.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini