Cegah ke Jakarta, Polresta Solo Persuasi Warga

Baca Juga

MINEWS.ID, SOLO – Kepolisian Resort Kota (Polresta) Solo mengerahkan Polisi Bhabinkamtibmas untuk mempersuasi ormas-ormas di kota tersebut tidak berangkat ke Jakarta mengikuti aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis 27 Juni 2019.

“Kami menggerakkan seluruh Bhabinkamtibmas yang ada di setiap kelurahan di lima kecamatan. Kalau ada yang ingin berangkat ke Jakarta ikut aksi, memberikan pendekatan dan pemahaman agar warga tidak jadi berangkat ke Jakarta,” kata Wakapolresta Solo, AKBP Andi Rifai, Selasa 25 Juni 2019

Andi menegaskan pendekatan tersebut sudah dilakukan sejak awal minggu ini untuk memastikan tidak ada warga Kota Solo yang berangkat ke Jakarta mengikuti acara tersebut.

Maka Polresta Solo tidak akan melakukan penyekatan di kota tersebut. Kepada anggota ormas, tim sukses, dan masyarakat, dia juga meminta mau menerima apa pun putusan MK. Sebab, putusan mahkamah itu merupakan bersifat final secara konstitusi dan mengikat.

Dia mengaku hingga kini belum ada kelompok atau organisasi yang mengajukan izin untuk aksi di Kota Solo saat pengumuman putusan MK. Dia juga mengaku belum mendapat informasi warga atau kelompok yang akan berangkat ke Jakarta.

Anggota Polresta Solo juga tetap menjaga dan mengamankan lokasi strategis kota tersebut seperti kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo dan kantor Bawaslu Kota Solo sampai selesai sidang putusan MK.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini