Terkait Kuburan Massal Anak, PM Kanada: Gereja Harus Bertanggung Jawab

Baca Juga

MATA INDONESIA, OTTAWA – Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan bahwa Gereja Katolik harus bertanggung jawab atas perannya dalam menjalankan sekolah asrama untuk anak-anak pribumi.

Pernyataan ini dilontarkan Trudeau menyusul ditemukannya kuburan massal yang berisi tulang belulang 215 anak-anak suku pribumi yang berada di lokasi bekas berdirinya sebuah sekolah di negara bagian, British Columbia pada bulan lalu.

“Sebagai seorang Katolik, saya sangat kecewa dengan posisi yang diambil Gereja Katolik sekarang dan selama beberapa tahun terakhir. Kami mengharapkan Gereja untuk meningkatkan dan mengambil tanggung jawab atas perannya dalam hal ini,” kata Trudeau, melansir Reuters, Sabtu, 5 Juni 2021.

Antara tahun 1831 dan 1996, sistem sekolah perumahan aatau asrama di Kanada secara paksa memisahkan sekitar 150 ribu anak dari rumah. Banyak yang menjadi sasaran pelecehan, pemerkosaan, dan kekurangan gizi dalam apa yang disebut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tahun 2015 sebagai “genosida budaya”.

Dijalankan oleh pemerintah dan kelompok gereja – mayoritas dari mereka Katolik – tujuan sekolah asrama ini adalah untuk mengasimilasi anak-anak pribumi.

Penemuan jenazah anak-anak di Kamloops Indian Residential School di British Columbia – yang ditutup tahun 1978, pada pekan ini telah membuka kembali luka lama dan memicu kemarahan tentang kurangnya informasi dan akuntabilitas yang terus-menerus.

Dari tahun 1893 hingga 1969, sebuah kongregasi Katolik bernama Missionary Oblates of Mary Immaculate menjalankan sekolah Kamloops, yang pernah menjadi yang terbesar di Kanada.

“Kami menginginkan permintaan maaf dari Gereja Katolik. Permintaan maaf publik, bukan hanya untuk kami, tapi untuk dunia,” kata Kepala Tk̓emlúps te Secwépemc Rosanne Casimir

“Sebelum kita mulai membawa Gereja Katolik ke pengadilan, saya sangat berharap para pemimpin agama akan memahami ini adalah sesuatu yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dan tidak menyembunyikannya,” sambung Trudeau.

“Tidak diragukan lagi, Gereja melakukan kesalahan dan keuskupan agungnya akan transparan dengan arsip dan catatannya mengenai sekolah tempat tinggal (asrama),” tulis Uskup Agung Vancouver J. Michael Miller dalam akun Twitter.

“Gereja Katolik secara keseluruhan di Kanada tidak terkait dengan sekolah tempat tinggal, begitu pula dengan Konferensi Waligereja Kanada,” katanya.

Secara terpisah, pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (4/6) meminta Kanada dan Vatikan menyelidiki lebih lanjut kematian anak-anak yang ditemukan di Kamloops.

“Tidak dapat dibayangkan bahwa Kanada dan Takhta Suci akan membiarkan kejahatan keji seperti itu tidak terhitung dan tanpa ganti rugi penuh,” kata pakar HAM PBB dalam sebuah pernyataan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini