MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Para penentang junta militer Myanmar mengatakan kehilangan kepercayaan pada upaya negara-negara anggota Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN untuk mengakhiri krisis di negara mereka.
Pernyataan ini diungkapkan ketika dua utusan regional bertemu dengan penguasa junta militer, Min Aung Hlaing di ibu kota Naypyidaw. Sebagaimana diketahui, ASEAN telah memimpin upaya diplomatik internasional untuk mencari solusi dari krisis di Myanmar –negara yang tengah mengalami kekacauan sejak kudeta pada awal Februari.
“Kami hanya memiliki sedikit kepercayaan pada upaya ASEAN. Semua harapan kami hilang,” kata Moe Zaw Oo, Wakil Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan tandingan, Pemerintah Persatuan Nasional atau National Unity Government (NUG) for Myanmar –pemerintahan yang dianggap junta sebagai upaya makar.
“Saya tidak berpikir mereka (ASEAN) memiliki rencana yang solid untuk kredibilitas mereka,” sambung Moe Zaw Oo yang berbicara dalam konferensi pers streaming, melansir Reuters, Sabtu, 5 Juni 2021.
Pemimpin junta, Min Aung Hlaing bertemu Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi dan Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri kedua untuk Ketua ASEAN Brunei pada Jumat (4/6), Myawaddy TV yang dikelola militer melaporkan.
Pertemuan tersebut membahas kerja sama Myanmar dalam masalah kemanusiaan, mengadakan pemilihan setelah negara itu stabil, dan apa yang dikatakannya adalah penyimpangan dalam pemilihan tahun lalu, yang menyebabkan intervensi militer.
Junta militer –yang memerintah Myanmar dari tahun 1962 hingga 2011, telah berjanji untuk mengembalikan demokrasi dalam waktu dua tahun.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari konsensus lima poin yang dicapai pada pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada akhir April, yang dihadiri oleh Min Aung Hlaing dan dirayakan oleh ASEAN sebagai sebuah terobosan.
ASEAN belum mengumumkan kunjungan tersebut dan tidak segera jelas apakah para utusan itu berencana untuk bertemu dengan para penentang militer atau pemangku kepentingan lainnya.
Usai kudeta yang dilakukan oleh junta militer pada awal Februari, Myamnar –negara yang berbatasan dengan Thailand dan India itu, mengalami chaos dengan maraknya aksi unjuk rasa yang diikuti berbagai lapisan masyarakat dan pertempuran antara pasukan keamanan kontra kelompok etnis di wilayah perbatasan.
Konflik ini pun menyita perhatian ASEAN – yang memimpin upaya diplomatik utama di Myanmar sejak kudeta yang menjerumuskan Negara Pagoda ke dalam kekacauan, dengan ratusan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan ribuan orang dipenjara, berdasarkan laporan Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).
