Awal Mula Lotre, Cara Negara Mencari Dana Tambahan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bermain lotre merupakan sebuah kegiatan untuk memenangkan sesuatu, biasanya berupa uang atau hadiah, dengan cara diundi.

Nilai total hadiah biasanya adalah jumlah yang tersisa setelah pengeluaran, termasuk keuntungan bagi promotor, biaya promosi, atau pajak lain. Namun di beberapa lotre, nilai hadiah sudah ditentukan sebelumnya dan keuntungan bagi promotor bergantung pada jumlah tiket yang terjual.

Lotre memiliki daya tarik tersendiri sebab pemainnya menjadikan lotre sebagai alat untuk mengumpulkan uang. Bahkan di lebih dari 100 negara, beberapa lotre besar dioperasikan oleh pemerintah.

Lotre pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-15 di Belanda. Saat itu, kota-kota di Negeri Kincir Angin itu berusaha mengumpulkan uang untuk memperkuat pertahanan dan membantu masyarakatnya yang miskin.

Di Prancis, Raja Francis I mengizinkan pembentukan lotre untuk keuntungan pribadi di beberapa kota antara tahun 1520 dan 1539. Meski begitu, lotre Eropa pertama yang memberikan hadiah berupa uang adalah ventura, diadakan sejak tahun 1476 di Italia dibawah naungan penguasa d”Este.

Usaha pemberian hadiah berupa uang terbilang cukup sukses terlepas mendapat penolakan dari Gereja Katolik Roma. Saat itu, praktik lotre dengan cepat menyebar ke kota-kota lainnya di Italia.

Ketika bangsa Italia bersatu, mereka membuat lotre nasional pada tahun 1863. Kegiatan yang satu ini digelar secara mingguan dengan tujuan memberikan pendapatan bagi negara. Lotre Nasional Italia dianggap sebagai cikal bakal dari permainan perjudian modern seperti bingo dan keno.

Sama seperti negara lainnya, lotre di Inggris pun memiliki sejarah yang menarik. Menurut Telegraph, 70 persen orang dewasa di Inggris bermain lotre secara rutin.

Sebuah surat yang ditulis oleh Ratu Elizabeth I lebih dari 450 tahun yang lalu menandai awal mula lotre di Inggris. Setelah diberi tanda tangan sang ratu, surat tersebut dikirim kepada Sir John Spencer.

Saat itu, Ratu Elizabeth I mengintruksikan Spencer untuk menjual tiket lotre. Sebanyak 400.000 tiket pun disediakan, masing-masing seharga 10 shilling. Dengan begitu, Ratu mengharapkan akan menerima keuntungan bersih sebesar £ 100.000.

Dengan uang tersebut, rencananya mereka akan memberikan hampir 30.000 hadiah dengan nilai total sekitar £ 55.000. Pemenang pertama dalam permainan tersebut akan menerima hadiah senilai £ 5.000 (saat ini senilai dengan £ 100.000).

Hadiah itu diberikan dalam berbagai bentuk. £ 3.000 diberikan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan, £ 700 diberikan dalam bentuk emas dan perak. Sisanya akan diberikan dalam bentuk permadani berkualitas tinggi.

Sedang untuk pemenang kedua akan diberi hadiah £ 3.500 (saat ini senilai £ 70.000). Hadiah tersebut pun diberikan dalam berbagai bentuk seperti uang tunai sebesar £ 200.000, piring senilai £ 600, dan permadani.

Semua orang yang ada di Inggris saat itu dibujuk untuk mengambil bagian dalam lotre, tak terkecuali orang asing. Ketika memenangi hadiah lotre, mereka hanya perlu membayar setengah bea ekspornya saja.

Insentif cerdik lainnya ditawarkan seperti memberi kebebasan penangkapan selama tujuh hari bagi pejabat yang membeli tiket, meskipun pejabat tersebut sedang dituduh melakukan kejahatan besar seperti pembunuhan, pengkhianatan, atau pembajakan yang tidak memenuhi syarat.

Tiket-tiket lotre tersebar di seluruh penjuru Inggris mulai dari London, York, Norwich, Exeter, Oxford, hingga Waterford. Para pejabat daerah pun diperintah untuk mendirikan Dewan Kolektor. Pemerintah pun berjanji akan memberikan imbalan untuk setiap pound yang dikumpulkan dari hasil penjualan tiket lotre. Hal ini memperjelas jika para pejabat pemerintah saat itu memiliki tugas tambahan yakni menjual tiket.

Lotre pertama Inggris dimaksudkan untuk tujuan yang baik. Saat itu, Inggris membutuhkan dukungan keuangan guna memperluas pasar ekspor ke seluruh dunia. Selain itu, lotre digunakan juga untuk membangun kapal dan memperbaiki pelabuhan. Ratu menulis jika dana yang terkumpul akan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat.

Meski begitu, banyak yang memfitnah jika uang hasil lotre dipakai Ratu untuk keperluan pribadinya saja. Ia pun menulis surat ancaman untuk menangkap dan mengadili siapa pun yang menyebarkan rumor tersebut.

Beberapa masalah pada lotre pun muncul di Inggris pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa itu, lotre merupakan satu-satunya bentuk perjudian terorganisir dan tersedia untuk semua kalangan. Mereka secara terus-menerus disuguhi oleh promosi lotre.

Para kontraktor pun sering kali berhasil membeli tiket di bawah harga standar. Bahkan, masyarakat Irlandia sebagai negara perjudian, mampu membeli tiket senilai kurang dari £ 500.

Kecurangan tersebut membuat negara tidak mendapatkan keuntungan. Selain itu, lotre bisa mendorong perjudian massal yang curang. Pelanggaran itu muncul dari pernyataan-pernyataan para pemenang lotre.

Meski begitu, lotre telah berhasil mendanai beberapa proyek di Inggris seperti pembangunan British Museum, perbaikan jembatan, pengadaan senjata untuk pertahanan Philadelphia, serta pembangunan kembali Faneuil Hall di Boston.

Reporter: Ratna Utami

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini