MATA INDONESIA, JAKARTA – Kemerdekaan tidak menjamin Indonesia bebas konflik. Sebagai negara berdaulat kita terus berjuang mempertahankan kedaulatan tersebut. Salah satu masalah yang terus membayangi hingga kini datang dari ujung timur Indonesia, yaitu Papua.
Masalah yang terus muncul itu, salah satu penyebabnya adalah sangat aktifnya sebuah kelompok yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM. Kelompok tersebut berusaha memecah belah warga Papua sehingga mau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Organisasi itu sudah ada sejak Desember 1961 usai pemerintah Belanda menjanjikan kemerdekaan untuk Papua dan Bendera Bintang Kejora dikibarkan sejajar dengan Bendera Belanda di Jayapura.
Peristiwa itulah yang seringkali menjadi dasar klaim OPM bahwa negara Papua pernah ada tetapi dirampas oleh konspirasi internasional Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda yang dilatarbelakangi Perjanjian New York tahun 1962.
Perjanjian itu memutuskan Papua bagian barat yang pernah menjadi daerah kekuasaan Hindia Belanda diserahkan ke Indonesia lewat UNTEA (lembaga bentukan PBB).
OPM baru berdiri secara resmi dan mulai beroperasi pada Desember 1963 dengan membuat pengumuman, “Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri!”
Namun, bagi Indonesia yang kedaulatannya diakui dunia, OPM adalah kelompok separatis sehingga menjadi organisasi terlarang.
Selama ini, OPM telah menempuh berbagai jalur diplomatik melalui forum-forum internasional, mereka juga memiliki bendera (Bintang Kejora), lagu kebangsaaan ‘Hai Tanahku Papua’, dan lambang negara.
Aksi-aksi OPM selalu dikecam publik karena selalu menggunakan kekerasan. Seperti dirangkum Histori.id dan sebuah jurnal studi oleh Pieter J. Drooglever, berikut ini segelintir aksi yang diluncurkan OPM demi melepaskan diri dari Indonesia:
1971
Dua komandan OPM Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat pada 1 Juli 1971 dan segera merancang konstitusinya.
1976 – 1977
Sejak 1976, pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan.
Perusahaan menolak bekerja sama dengan OPM. Mulai 23 Juli sampai 7 September 1977, OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah fasilitas perusahaan.
1982
Dewan Revolusi OPM (OPMRC) didirikan di bawah kepemimpinan Moses Werror. OPMRC berusaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional pada tahun 1982. OPMRC berusaha mendapat pengakuan internasional untuk kemerdekaan Papua Barat melalui forum-forum internasional seperti PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.
1984
OPM melancarkan serangan di Jayapura. Serangan itu langsung diredam militer Indonesia dengan aksi kontra-pemberontakan yang lebih besar. Kegagalan itu menciptakan eksodus pengungsi Papua yang diduga dibantu OPM ke kamp-kamp di Papua Nugini.
1986
Tanggal 14 Februari 1986, Freeport Indonesia mendapatkan informasi OPM kembali aktif di daerah mereka dan sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM. Empat hari berikutnya, sebuah surat yang ditandatangani ‘Jenderal Pemberontak’ memperingatkan bahwa pada 19 Februari, akan turun hujan di Tembagapura.
Sekitar pukul 22.00 WIT, sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar dengan gergaji, sehingga banyak slurry, bijih tembaga, perak, emas, dan bahan bakar diesel yang terbuang.
Selain itu, mereka membakar pagar jalur pipa dan menembak polisi yang mencoba mendekati lokasi kejadian. Tanggal 14 April 1986, OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban. Kru teknisi juga diserang saat mendekati lokasi kejadian sehingga Freeport terpaksa meminta bantuan polisi dan militer.
1996
Dalam dua insiden terpisah di bulan Januari dan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia. Pertama dari grup peneliti, kemudian dari kamp hutan. Dua sandera dari grup pertama dibunuh dan sisanya dibebaskan.
1998
Bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak. Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkannya.
2011
Dominggus Oktavianus Awes, kepala polisi Mulia, ditembak orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya pada 24 Oktober 2011. Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM. Rangkaian serangan terhadap polisi Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personel keamanan di Papua.
2012
OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI pada 8 Januari 2012.
Orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung 21 Januari 2012.
Seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kilogram obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia-Papua Nugini pada 31 Januari 2012. Obat-obatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura.
OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua pada 8 April 2012. Lima militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan.
Satu orang tewas, yaitu Leiron Kogoya dan seorang jurnalis Papua Pos mengalami luka tembak di leher. Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka akibat pecahan peluru.
Sementara, Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya dan anaknya yang berusia 4 tahun, Pako Korwa, terluka di tangan kirinya. Pascaserangan, para militan mundur ke hutan di sekitar bandara. Semua korban adalah warga sipil.
Patroli keamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas pada 1 Juli 2012. Korban adalah pemimpin desa setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut. Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca pada insiden tersebut.
Tiga orang diserang dan tewas di Paniai, Papua pada 9 Juli 2012. Salah satu korban adalah anggota TNI. Dua lainnya warga sipil, termasuk bocah berusia 8 tahun yang ditemukan dengan luka tusuk di dadanya.
2018
Sebanyak 31 pekerja jembatan di Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga dibunuh kelompok kriminal bersenjata bagian dari faksi militer OPM pada 1 Desember 2018.
2019
Pada Agustus 2019 terjadi kasus ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya. Masalah tersebut berujung pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Papua di Manokwari dan Sorong pada Senin, 19 Agustus 2019.
Aksi demo tersebut berlangsung ricuh hingga membakar gedung DPRD dan juga merusak fasilitas umum.
Terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di Fakfak pada 21 Agustus 2019. Kepala Kepolisian Sektor Fakfak, Ajun Komisaris Besar Deddy Four Millewa mengatakan jika pengibaran bendera Bintang Kejora menjadi penyebab kerusuhan tersebut.
Ia mengatakan jika OPM berhasil mendirikan bendera Bintang Kejora dan juga memaksa Bupati Fakfak turut memegang bendera. Di lain pihak terdapat sekelompok warga yang tergabung dalam Masyarakat Barisan Merah Putih meminta OPM untuk menurunkan bendera tersebut. Akan tetapi, mereka menolak hingga akhirnya timbul saling serang antar kedua kelompok.(Safira Ginanisa)
menurut saya adanya separatis karena ketidak kepuasan sipil terhadap kebijakan pemerintah, kalau pemerintah bijak dalam memanajemen sistem pemerintahannya pasti tidak akan ada separatis seperti ini.