HeadlineNews
Updated:

Ini Daftar Negara Pasifik Pendukung OPM

Nefan Kristiono
Nefan Kristiono
6227
6227
1
Vanuatu di peta
Vanuatu di peta dunia. (business insider)
Baca Juga
Nefan Kristiono
Nefan Kristiono

MATA INDONESIA, JAKARTA – Papua Barat atau Irian Jaya, merupakan provinsi ke-26 Indonesia dan berada di bagian barat Pulau Papua atau Guinea Baru. Nama Irian Jaya digunakan untuk menyebut provinsi paling timur Indonesia itu di masa Pemerintahan Soeharto.

Saat penyerahan kedaulatan wilayah Hindia Belanda dari Kerajaan Belanda kepada Indonesia 1949, wilayah Papua barat tidak ikut diserahkan.

Hingga PBB dan Amerika Serikat (AS) campur tangan melancarkan tekanan kepada Belanda sehingga pada 1963 wilayah itu diserahkan ke Indonesia.

Tak lama setelahnya, muncul kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua bentukan Pemerintah Belanda untuk menghadapi Pemerintah Indonesia.

Kelompok itu sangat vokal menyuarakan kemerdekaan Papua bagian barat dari Indonesia. Namun, Indonesia tetap berpegang pada perjanjian New York yang menyatakan Papua Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu hal yang mendasari terbentuknya kelompok itu adalah Pemerintah Indonesia kurang memperhatikan Papua.

Untuk menghadapi sikap dan tindakan OPM itu, Pemerintah Indonesia melakukan banyak lobi dan diplomasi agar wilayah NKRI termasuk Papua, tidak pecah.

Sementara, dalam memperjuangkan keinginannya, OPM berhasil mendapat simpati dan dukungan internasional walaupun tidak besar dan berpengaruh.

Secara etnis masyarakat Papua masuk ke dalam ras Melanesia, sehingga memiliki hubungan yang erat dengan negara Pasifik lainnya. Beberapa negara Pasifik yang mendukung OPM antara lain:

1. Negara Kepulauan Cook (Cook Island)
Pemerintah Negara Kepulauan Cook mendukung kemerdekaan Papua yang disampaikannya dalam KTT Milennium PBB. Meskipun dukungannya tidak signifikan, tindakan ini berhubungan dengan sikap Pemerintah New Zealand dalam kasus Papua.

2. Nauru
Pemerintahan Nauru secara tegas mendukung kemerdekaan Papua. Hal ini disampaikan dalam KTT Pasifik Selatan di Kiribati pada Oktober 2000. Selain itu, Negara ini juga mendukung resolusi PBB mengenai penentuan nasib bagi rakyat Papua Barat.
Hon. Baron Divavesi Waqa, Presiden Nauru, berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua Barat. Oleh karean itu, kemerdekaan Papua harus segera dilaksanakan.

3. Tuvalu
Sama halnya dengan Nauru, Pemerintah Tuvalu mendukung kemerdekaaan Papua. “Penentuan nasib sendiri harus dihormati. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat dan keinginan mereka untuk merdeka harus didukung. Kita tidak boleh mengabaikan situasi ini” ujar Hon. Enele Sosene Sopoaga, Perdana Menteri Tuvalu.

4. Vanuatu
Pemerintahan Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat. Vanuatu mendukung Papua karena terikat pada faktor-faktor sejarah dan kedekatan secara geografis. Di Vanuatu terdapat kantor perwakilan rakyat Papua Barat yang diketuai oleh Dr. John Ondowame.

Pemerintah Vanuatu memiliki komitmen untuk mempromosikan identitas dan hak dasar Ras Melanesia di wilayah Asia Pasifik, khususnya bagi Papua Barat. Pemerintah Vanuatu juga mendorong dibukanya kasuskasus ketidakadilan yang selama ini teijadi di Papua, dan memperjuangkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua.

“Masyarakat Papua Barat mencari secercah harapan untuk kebebasan lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Merek ingin kebebasan dalam menggunakan hak mereka sendiri atas tanah mereka sendiri. Saya mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadikan ini salah satu prakarsa Hak Asasi Manusia di atas segalanya.”

5. Pulau Marshall
Presiden Republik Kepulauan Marshall, Hilda Heine, berpidato di depan Majelis Umum tentang Papua Barat. “Mengingat pentingnya hak asasi manusia bagi negara saya, saya meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memulai penyelidikan yang kredibel dan independen atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.” Katanya.

6. Kepulaua Solomon
Hon. Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, berbicara di Majelis Umum PBB tentang Papua Barat. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat dan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat adalah dua sisi di mata uang yang sama” kata Sogavare.

7. Tonga
Perdana Menteri Tonga, Hon. Samiuela ‘Akilisi Pohiva berpendapat bahwa hak asasi manusia masyarakat Papua Barat telah lama dikuasai oleh Indonesia, sehingga ia menginginkan adanya kesejahteraan bagi masyarakat Papua Barat.

8. Palau
Dr Caleb Tyndale Okauchi Otto, Perwakilan Tetap Republik Palau untuk PBB berkata “Kami bergabung dengan orang lain untuk mengadvokasi penyelesaian masalah di Papua Barat melalui dialog yang mendalam dan konstruktif”. (Diani Ratna Utami)

 

 

Berita Sebelumnya
Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda Indonesia yang Bungkam Vanuatu
Berita Selanjutnya
Ini Daftar Aksi OPM yang Dilancarkan Sejak Orde Baru

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini