Akal-Akalan Belanda Tak Serahkan Papua ke Indonesia di KMB

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pada 27 Desember 1949 Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) setelah kalah pada perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang berakhir 2 November 1949.

Namun, saat itu belum semua wilayah yang pernah dikuasai Belanda diserahkan kepada Sukarno dan Mohammad Hatta pewakilan RIS yang kemudian mengubahnya kembali menjadi Republik Indonesia (RI) seperti hasil Proklamasi Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 1945.

Alasan kuat Belanda tidak mudah menyerahkan Papua yang dahulu bernama Irian Barat adalah begitu banyak sumber daya alam yang tertanam di perut bumi Cendrawasih.

Hasil tambangnya bisa dimanfaatkan Belanda untuk menyebarkan agama Kristen di Asia Pasifik.

Selain itu, meskipun Papua juga merupakan bekas jajahannya, Belanda beralasan beranggapan etnis dan ras penduduk di Irian Barat berbeda dengan penduduk di Indonesia pada umumnya.

Belanda berharap membangun negara tersendiri di pulau tersebut. Dilansir tirto.id serta mengutip Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (2008) karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Indonesia telah mengupayakan penyelesaian masalah Irian Barat selama 11 tahun. Namun karena tidak diindahkan oleh Belanda, permasalahan selalu diangkat dalam forum PBB tahun 1954, 1955, 1957 dan 1960.

Terlepas dari alasan Belanda tidak mudah menyerahkan wilayah Irian Barat dan dengan penundaannya masalah tersebut.

Ada hal politik yang dalam penundaan masalah ini yang perlu dipahami. Belanda mengharapkan negara Indonesia menjadi kacau dan memperoleh menguasai Indonesia melalui Papua.

Hal itu, dibuktikan dari Belanda yang tidak mau merundingkan kedaulatan Irian Barat atau Papua. Tetapi, Belanda sangat responsif jika merundingkan hal terkait perburuhan dan transportasi antara Irian Barat dan Indonesia. (Budiyani Rahmawati)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini