MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengaku memiliki data intelijen bahwa demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dibiayai hingga ratusan juta rupiah.
“Bukti yang kita punya tidak sampai miliaran rupiah. Tapi sudah ada bahwa yang membiayai kelasnya ada yang Rp 500 juta, ada Rp 25 juta. Itu kita punya, melakukan apa di mana dan ada saksinya,” ujar Mahfud saat berbincang dengan jurnalis senior, Karni Ilyas yang dikutip Senin 19 Oktober 2020.
Namun, Mahfud menegaskan pemerintah belum punya bukti asal uang untuk unjuk rasa tersebut dari mana.
Jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa dirinya dituding sebagai pihak yang membiayai unjuk rasa tersebut, Mahfud menegaskan itu bukan dari pemerintah.
Dia menegaskan tudingan itu justru berasal dari akun media sosial seorang perempuan yang disebutnya memang sangat tidak suka kepada presiden ke-6 Indonesia tersebut.
Untuk mengetahuinya, Mahfud minta masyarakat bersabar dan mengikuti proses persidangan mereka yang ditangkapi setelah unjuk rasa rusuh 8 Oktober 2020.