Viral
Updated:

Tak Tepati Janji Kampanye, Wali Kota Ini Dipaksa Pakai Baju Wanita Keliling Kota

bach
bach
769
769
0
Baca Juga
bach
bach

MINEWS, JAKARTA-Seorang kepala daerah baik walikota maupun bupati selalu mengumbar janji manis kepada para warganya ketika mereka mencalonkan diri untuk maju. Namun, ketika mereka sudah menjabat dan duduk di kursi yang diinginkan mereka lupa dengan apa yang mereka janjikan kepada masyarakatnya.

Nah, di Meksiko, ada hal yang tidak biasa, dimana warga Kota San Andreas Puerto Rico melakukan aksi protes dan menghukum kepala daerahnya dalam hal ini Wali kota yang dipaksa memakai pakaian wanita dan diarak keliling kota selama beberapa hari. Hal ini dilakukan karena wali kota tersebut gagal memenuhi janji kampanye.

Seperti dilansir media Amerika Serikat (AS), Fox News, Rabu 7 Agustus 2019,
Wali Kota San Andres Puerto Rico, Javier Jimenez, terlihat sangat stres saat terpaksa berjalan keliling kota dengan memakai rok panjang warna hitam dan blus berenda warna putih yang memiliki kerutan dan hiasan bordir motif bunga.

Momen ini digelar pada awal pekan ini dan Jimenez harus menghadapi langsung kerumunan warga yang marah. Seorang pejabat setempat yang bernama Luis Ton turut menjalani ‘hukuman’ yang sama. Dia tampak memakai gaun warna merah muda dengan corak polkadot putih.

Laporan media lokal, El Diario de Mexico, menyebut salah satu keluhan warga adalah Jimenez tidak berhasil memenuhi janji kampanyenya untuk mengalokasikan dana sebesar 3 juta Peso (Rp 2,1 miliar) bagi pembangunan sistem perairan di kota tersebut. Keluhan-keluhan warga lainnya tidak disebutkan lebih lanjut.

Saat Jimenez dan Ton berjalan keliling kota dengan pakaian wanita, warga setempat mengangkat poster tulisan tangan yang berisi daftar kegagalan pejabat tersebut.

Dalam wawancara dengan wartawan setempat, Jimenez yang tampak tidak nyaman dengan pakaian yang dikenakannya menegaskan dia telah berusaha memenuhi janji-janjinya. Namun dia menyatakan tidak ada lagi dana yang bisa digunakan karena semuanya telah disalurkan ke berbagai komunitas masyarakat.

Praktik mendandani pejabat atau politikus yang mengecewakan rakyat dengan pakaian wanita seperti ini telah menjadi tradisi di beberapa kota di negara bagian Chiapas. Bahkan terkadang para pejabat dijemput paksa dan didandani secara tidak wajar.

Nah, apakah cara seperti itu bisa diterapkan di Indonesia, dimana ada pejabat yang korupsi dan tidak memenuhi janjinya saat kampanye bisa diarak berkeliling dilihat warganya agar mereka malu.

Berita Sebelumnya
LDR-an dengan Cewek Taiwan, Jelang Nikah Pas Dilihat Ternyata Zonk!
Berita Selanjutnya
Makna Akronim ‘PBNU’ Versi Mbah Moen, Bukan Nahdlatul Ulama Lho!
Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Danantara, PSEL, dan Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia

*) Oleh: Citra Ningrum OktaviaPemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalampembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Timbunan sampah yang terusmeningkat tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan telahmenjadi ancaman serius bagi kesehatan publik, kualitas ekosistem, hingga ketahananenergi nasional. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah menggandengDanantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberanian negara keluar dari pola lama pengelolaan sampah yang stagnan. Penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasibersama 13 pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi bekerjadengan pendekatan parsial, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampahyang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.Lebih jauh, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentangpercepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrikmemperlihatkan adanya keseriusan politik pemerintah dalam membenahi tata kelolasampah nasional. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa regulasitersebut telah mendorong langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untukbergerak lebih cepat dalam pembangunan PSEL. Target pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan bukan hanya ambisi administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk mengatasi kedaruratan sampah di puluhankabupaten dan kota. Selama ini, banyak proyek pengolahan sampah tersendat akibatbirokrasi panjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan pembagiankewenangan. Karena itu, penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, Danantara, dan pihak-pihak terkait menjadi fondasi pentingagar proyek strategis ini tidak kembali terjebak pada pola lamban yang merugikanmasyarakat.Selain itu, keterlibatan Danantara Indonesia memberi dimensi baru dalampembiayaan dan tata kelola proyek infrastruktur lingkungan di Indonesia. Selama ini, pengelolaan sampah kerap dipandang sebagai sektor yang minim nilai ekonomisehingga tidak menarik bagi investor besar. Padahal, di berbagai negara maju, pengolahan sampah telah berkembang menjadi industri energi hijau yang bernilaitinggi dan berkelanjutan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini