Gara-gara Keviralan Cewek Belikan Pizza ke Driver Ojol, Kini Netizen Berlomba-lomba Bikin #WahyooChallenge

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Beberapa waktu lalu jagad maya dihebohkan dengan aksi seorang cewek baik hati bernama Agnes Claudia yang membeli pizza ukuran besar untuk buka puasa seorang driver ojek online.

Aksi Agnes ini begitu mencuri perhatian dan berhasil menuai pujian netizen. Terlebih, Agnes memiliki agama yang berbeda dengan sang driver.

Usai viral, kini banyak netizen yang tergugah mengikuti jejak kebaikan Agnes. Mereka berlomba-lomba melakukan hal yang sama.

Salah satunya, seperti yang diceritakan akun Twitter @es_twr ini. Ia bercerita, beberapa hari lalu bosnya mengajak anak buahnya untuk melakukan hal serupa dengan Agnes.

Mereka mengorder makanan apapun tanpa batas minimum dan kemudian memberikan makanan tersebut untuk driver ojek online. Aksi tersebut pun diberi nama #WahyooChallenge.

Mengapa diberi nama #WahyooChallenge? Karena ini tercetus dari CEO sekaligus pendiri dari Wahyoo Group yaitu Peter Shearer. “Ini kan perbuatan yang sangat baik ya, dan saya ingin men-challenge sebenarnya internal orang-orang yang kerja di tempat saya bahwa ini kan sesuai dengan value-nya kami, value positif dan berbuat baik,” kata Peter, dikutip Rabu, 15 Mei 2019.

Tantangan ini pun viral dan kerennya, banyak orang yang tertarik untuk ikut melakukan #WahyooChallenge.

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini