MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jayapura terus mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas. Maka, Pemkab Jayapura menggandeng sektor perbankan sehingga pelaku sektor itu memperoleh akses pembiayaan selain melek terhadap sistem pembayaran secara digital.
“Dengan adanya wabah pandemi, kami berusaha untuk mengeliminir sistem pembayaran secara tunai. Kami mendorong sistem pembayaran secara non tunai. Tujuannya agar mereka juga melek terhadap perkembangan digital,” kata Ketua Sub Koordinator bidang Sosial Ekonomi bidang IV Sub PB PON Kabupaten Jayapura, Yos Levia Yoku.
Yos menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan promosi dan pemasaran melalui katalog. Harapannya, jika PON sudah selesai maka program digitalisasi tersebut masih terus berlanjut.
Sementara itu, Kadiv Bisnis UMK dan Konsumer Bank Papua, A Abraham Krey menegaskan bahwa Bank Papua sudah lama memberikan perhatian di sektor UMKM.
“Kami memiliki program bernama kredit Papeda (Percepatan Akses Keluarga Daerah) dana untuk kredit itu sebesar Rp5 miliar. Setiap pelaku UMKM bisa memperoleh kredit itu tanpa bunga Rp10 juta. Nah, bunga kredit untuk UMKM itu ditanggung oleh Pemprov Papua Rp250 juta berupa subsidi bunga dengan jangka waktu selama 1-2 tahun,” kata Abraham.
Adapun, tahun depan, Bank Papua diproyeksikan akan menambah plafon kredit Papeda menjadi Rp10 miliar dan pada tahun 2023 akan dinaikkan lagi menjadi Rp15 miliar.
Melihat situasi ini, PON XX Papua dinilai bisa menjadi momentum kebangkitan bagi UMKM serta generasi milenial. Produk yang mereka miliki bisa dipromosikan pada perhelatan olahraga nasional ini.
 agar bisa naik kelas. Maka, Pemkab Jayapura menggandeng sektor perbankan digitalisasi dhahfjksahfdkjfhdsk){kind=link}