Pemerintah Kejar Target Vaksinasi Papua Tembus 70 Persen di Akhir September 2021

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Gelaran PON Papua yang dilaksanakan di tengah pandemi terus menjadi salah satu perhatian pemerintah agar tak mendatangkan cluster baru Covid-19. Untuk itu, pemerintah berupaya menggencarkan vaksinasi di Papua sebelum pesta olahraga antar daerah tersebut dibuka secara resmi.

Menurut Menko PMK Muhadjir Effendy, untuk percepatan vaksinasi terus dilakukan oleh Kemenkes bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, dan TNI di lokasi tempat berlangsungnya penyelenggaraan PON XX Papua. Tujuannya untuk mencapai target herd immunity.

“Saat ini, Kemenkes bersama BNPB, Polri, dan TNI sedang melakukan percepatan pelaksanaan jangkauan vaksin dengan target di atas 70 persen di akhir bulan September,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa 28 September 2021.

Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa agar gelaran PON Papua dan Peparnas XVI bisa berjalan lancar, maka presentase vaksinasi tahap pertama masyarakat setempat harus mencapai 60 persen. Hal tersebut mengacu pada aturan Mendagri dipersyaratkan bagi kota/kabupaten yang akan melaksanakan pertandingan PON XX dan Peparnas XVI.

Sebagai laporan, total vaksinasi untuk kelima kota/kabupaten penyelenggara PON XX Papua sudah mencapai 648.622 dengan jumlah vaksinasi dosis pertama 406.531 atau 62,7 persen. Sedangkan vaksin kedua sudah dilakukan terhadap 253.474 orang atau 39 persen.

Dari kelima kota yang menyelenggarakan PON, Merauke, Jayapura, dan Mimika sudah di atas 60 persen. Sedangkan Kabupaten Jayapura sudah 57 persen dan Kabupaten Keroom 54 persen.

“Kita mengejar agar Kabupaten Jayapura dan Keroom bisa segera meningkat mencapai target 60 persen bersama TNI/Polri dan seluruh vaksin dosis 1 dan 2 sudah sampai di Papua, tinggal menunggu vaksinasinya saja,” kata Budi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini