Wali Kota Bima Arya Pertanyakan Penerapan PSBB Total di Jakarta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar membuat kajian matang sebelum menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Jakarta.

“Saya meminta Pak Gubernur memperjelas aturan keluar-masuk Jakarta-Bogor. Selanjutnya berdasarkan data, mulai banyak pasien Covid19 yang datang dari Jakarta,” unjar Bima, Jumat 11 September 2020.

Bima menegaskan Bogor tetap menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) di Kota Hujan tersebut. Dia terpaksa memperpanjang pola tersebut yang semula berakhir Jumat 11 September 2020 digeser menjadi Senin 14 September 2020.

Saat itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berrencana menerapkan PSBB total di seluruh kota dengan ketat.

Bima mengaku masih menunggu informasi terkini hasil rakor yang digelar Pemprov DKI dan Jawa Barat dengan kementerian terkait.

Selain itu juga Kota Bogor menunggu informasi terkini data dari Gugus Tugas Nasional terkait status wilayah atau zonasi. Sementara itu dia mempelajari data yang muncul.

Penerapan PSBB total di seluruh DKI Jakarta, menurut Bima, akan berimplikasi baik dan buruk terhadap Bogor.

Hal baiknya, potensi warga Bogor tertular semakin berkurang karena warga Kota Hujan yang bekerja di Jakarta akan kembali bekerja dari rumah.

Minusnya akan banyak warga Jakarta yang memilih bepergian ke Bogor jika PSBB ketat benar-benar diterapkan di Jakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini