Wajib Dicatat! Ini Daftar 338 Investasi Bodong yang Patut Dihindari

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – 338 fintech ilegal kembali ditutup oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) pada pertengahan Maret 2020. Perusahaan-perusahaan investasi tersebut dinyatakan tak terdaftar dan mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua SWI Tongam L Tobing mengatakan, pihaknya tak akan pernah jemu memberitahukan kepada publik agar selalu mewaspadai dan menghindari praktik investasi bodong.

Ia pun menganjurkan agar masyarakat terlebih dahulu memeriksa legalitas izin atau tanda terdaftar perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending, entitas penawar investasi dan gadai swasta kepada OJK atau otoritas yang terkait.

“Masyarakat harus selalu waspada sebelum menggunakan fintech lending, mengikuti penawaran investasi dan memanfaatkan usaha gadai swasta,” katanya dalam keterangan pers, Senin 16 Maret 2020.

Masyarakat juga disarankan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu ke Kontak OJK 157 atau WA 081157157157 atau email [email protected] dan [email protected].

“Masyarakat juga bisa melihat daftar fintech lending yang terdaftar dan berizin serta daftar perusahaan investasi ilegal di website OJK,” ujar Tongam.

Sebagai catatan, sejak 2018 hingga Maret 2020, total fintech lending ilegal yang telah ditangani SWI sebanyak 2.406 entitas.

untuk mengetahui lebih jelas soal daftar investasi bodong yang ditutup OJK, silahkan cek di sini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini