Mata Indonesia, Kulon Progo – Meskipun terkendala anggaran terbatas, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tetap berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan di kawasan Perbukitan Menoreh.
Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas jalan yang sudah ada, tetapi juga pembukaan jalur baru yang saat ini sedang dikerjakan.
Salah satu titik perhatian utama adalah pembukaan akses jalan di Padukuhan Jarakan, Kalurahan Kebonharjo, Samigaluh.
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyatakan bahwa pembukaan lahan ini menjadi langkah penting untuk memastikan agar aset tanah yang telah dibebaskan tidak dibiarkan kosong, dan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Proses pembukaan jalan ini sangat vital agar lahan yang telah dibebaskan tidak terbengkalai dan segera memberikan manfaat langsung kepada warga,” kata Agung dikutip Kamis, 18 Januari 2026.
Meskipun pembangunan jalan secara fisik belum dimulai, langkah pembukaan lahan diperlukan untuk memastikan status legalitas tanah.
Dengan sertifikat tanah yang sah atas nama Pemkab Kulon Progo, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah DIY dan pemerintah pusat.
“Legalitas sertifikat tanah ini menjadi kunci utama bagi Pemkab Kulon Progo untuk memperoleh anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi,” menurut Agung.
Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun APBD Kulon Progo terbatas, termasuk Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan infrastruktur, Pemkab tetap berupaya maksimal.
Pemkab Kulon Progo kini menerapkan skala prioritas dalam pembangunan, dengan fokus utama pada perbaikan jembatan, pembukaan jalur baru, serta mempromosikan jalur yang sudah bersertifikat untuk diajukan ke pemerintah pusat dan provinsi.
Lurah Kebonharjo, Sugimo, menyebutkan ada dua ruas jalan prioritas yang perlu segera ditangani, yaitu Jalan Prangkokan–Ngori sepanjang sekitar 3 kilometer, dan Jalan Pringtali–Jarakan sekitar 3,5 kilometer.
Warga sangat berharap kedua ruas ini segera diperbaiki, karena keduanya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas antar dusun.
“Untuk ruas Jalan Pringtali–Jarakan, masyarakat bahkan rela menghibahkan tanah dan bangunan tanpa ganti rugi, termasuk karang kitri,” kata Sugimo.
Namun, Sugimo menambahkan bahwa sebagian warga berharap pembangunan fisik bisa segera dimulai setelah tanah dihibahkan, padahal ada prosedur dan mekanisme anggaran yang harus dipenuhi.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kondisi geografis Kebonharjo yang rawan bencana, terutama longsor, terutama pada musim hujan.
“Wilayah ini termasuk daerah rawan longsor, yang menjadi tantangan utama bagi kami di Kalurahan Kebonharjo,” jelasnya.