Usulan Palangkaraya Sebagai Ibukota Bukan dari Soekarno, Begini Ceritanya

MINEWS.ID, JAKARTA – Sering diberitakan alasan Presiden Jokowi memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya karena pernah direncanakan Soekarno saat menjabat presiden. Benarkah Soekarno pernah mengungkapkannya?

Presiden pertama Republik Indonesia itu memang sudah beberapa kali memindahkan ibukota untuk menghindarkan Belanda menguasai Indonesia setelah proklamasi 1945.

Pada 1947, saat Belanda mencoba menduduki kembali Indonesia, Soekarno membentuk Panitya Agung untuk menyelidiki dan merencanakan penemapatan ibukota negara. Saat itu pusat pemerintahan sudah dipindah ke Yogyakarta karena agresi Belanda ke Jakarta.

Sebagai langkah awal Panitya Agung menjajagi Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta. Namun, Soekarno tetap memilih Jakarta lewat Undang Undang Nomor 10 Tahun 1964.

Sementara Palangkaraya adalah kota yang benar-benar dibangun dari nol atas perintah Soekarno.

Sebab, Kalimantan Tengah merupakan pecahan dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Soekarno menentukan sendiri lokasi tempat pusat pemerintahan provinsi baru itu dari sebuah kampung kecil bernama Pahandut yang jumlah penduduknya hanya 900 jiwa. Lahirlah Palangkaraya.

Hal itu dicatat Garry van Klinken dalam bukunya “Mengkolonisasi Borneo: Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan.”

Ternyata Soekarno tidak pernah menyatakan kota itu akan menjadi ibukota negara. Saat Palangkaraya jadi, Putra sang Fajar tersebut hanya berkata, “Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model.”

Mengingat teraturnya tata kota Palangkaraya banyak yang mengira Soekarno sedang menyiapkan kota itu sebagai pusat pemerintahan.

Begitu juga dari arti ‘Palangkaraya’ yang maknanya ‘tempat besar atau tempat suci’ membuat banyak orang berspekulasi kota itu akan jadi ibukota negara. Apalagi nama itu juga diberikan pula oleh Soekarno.

Usulan Palangkaraya menjadi ibukota justru bukan berasal dari Soekarno. Dosen Arsitektur Universitas Palangka Raya, Wijanarka Arka seperti dikutip beritagar rka meyakini rencana menggeser ibu kota dengan merujuk pernyataan “orang-orang dekat Sukarno” saat itu.

Rencana itu pernah disampaikan beberapa menteri Sukarno, misalnya Menteri Pekerjaan Umum, Prof. Rooseno Suryohadikusumo, dan Menteri Penerangan, Ruslan Abdulgani.

Ide itu muncul pada satu forum Dewan Nasional. Alasannya saat itu Jakarta dianggap rentan terhadap intervensi asing. Waktu itu opsi ibukota di tempat lain juga mengemuka seperti Yogyakarta dan kota-kota di Jawa Barat.

Menurut Ruslan Abdulgani yang hadir pada suatu rapat Dewan Nasional mengungkapkan Tjilik Riwut yang juga menjadi peserta rapat mengusulkan Palangkaraya sebagai ibukota negara.

Ruslan mengungkapkan saat itu Presiden Soekarno dan seluruh peserta rapat tercengang mendengar usulan Tjilik Riwut.

Alasan Tjilik saat itu Palangkaraya berada di tengah Indonesia. Saat itu Bung Karno menyambut positif, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti sampai berhenti menjadi presiden.

Kini Presiden Jokowi sedang gencar mencari lokasi baru ibukota negara karena Jakarta dinilai sudah tidak efektif dan efisien lagi menjadi pusat pemerintahan.