Turuti Desakan India, Twitter Hapus Tweet soal COVID-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, NEW DELHI – Pemerintah India meminta platform sosial media, Twitter untuk menghapus lusinan tweet, termasuk kicauan mengenai parlemen lokal dalam menangani wabah virus corona di India. Mengingat kasus virus corona di India kembali menjadi rekor dunia.

Pemerintah membuat perintah darurat untuk menyensor tweet, ungkap Twitter di database Lumen – sebuah proyek Universitas Harvard. Dalam permintaan hukum pemerintah, tertanggal 23 April dan diungkapkan di Lumen, sebanyak 21 tweet disebutkan untuk dihapus.

“Saat kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat,” kata juru bicara Twitter dalam pernyataan yang dikirim melalui email, melansir Reuters, Minggu, 25 April 2021.

“Jika konten melanggar aturan Twitter, maka konten tersebut akan dihapus dari layanan. Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Aturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten tersebut hanya di India,” sambungnya.

Twitter telah menghapus lebih dari 50 tweet yang mengkritik penangan pemerintah India dalam menangani pandemi virus corona. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan pemerintah Inida.

Ini bukanlah pertama kalinya, Twitter tunduk pada tekanan dari pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Ram Nath Kovind. Pada Februari, pemerintah India meminta Twitter secara permanen memblokir lebih dari 500 akun dan menghapus akun lain.

India mencetak rekor dengan kasus infeksi virus corona harian tertinggi di dunia, yakni 349,313 pada Sabtu (24/4). Angka ini membuat India berada dalam cengkeraman gelombang kedua virus corona yang lebih mematikan.

Hingga saat ini, kasus virus corona di India mencapai 16,951,769 dengan angka kematian mencapai 192,310. Angka kematian ini menempatkan negara yang beribukota di New Delhi ini sebagai negara dengan kematian tertinggi kedua setelah Amerika Serikat dengan total 585,880.

Pejabat kesehatan di wilayah utara dan barat termasuk ibu kota New Delhi mengatakan India berada dalam momen kritis dengan sebagian besar rumah sakit penuh dan kehabisan oksigen.

Para dokter bahkan terpaksa meminta para pasien terinfeksi virus corona untuk sementara waktu tinggal di rumah. Sebuah krematoriumdi kota timur Muzaffarpur juga dipenuhi mayat dan keluarga yang berduka harus menunggu giliran.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini