Tunda PTM 100 Persen Tak Bisa Ditawar Karena Banyak Sekolah Sulit Terapkan Prokes

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penundaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen tidak bisa ditawar lagi karena banyak sekolah yang tidak ketat melarang siapa yang tidak boleh masuk karena sakit Covid-19. Akibatnya, teman-teman sekelas mereka rawan tertular juga.

Hal tersebut diungkapkan ahli penyakit dalam dr. Ari Fahrial Syam melalui pesan yang dilihat, Kamis 3 Januari 2022.

“Setuju PTM ditunda sampai 1 bulan ke depan,penularan memang bisa terjadi saat di sekolah, ini terjadi pada kerabat kami,anaknya tertular dari teman sekolah, kadang kala orang tua masih mengizinkan anaknya sekolah,sekolah juga tidak ketat untuk melarang siapa saja yang sakit tidak boleh masuk,” ujar Dokter Ari.

Sikap serupa dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menunda pelaksanaan PTM 100 persen sejak 7 Februari 2022.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda, peningkatan kasus harian membuat rencana pelaksanaan PTM 100 persen ditunda.

Selama penundaan tersebut, diganti dengan PTM terbatas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini