JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan transformasi besar dalam sistem distribusi pupuk subsidi.
Regulasi yang selama ini dianggap berbelit telah disederhanakan, memastikan petani lebih mudah mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen membenahi sektor pertanian.
Ia menyatakan bahwa pemerintah tengah memastikan ketersediaan pupuk, penyuluh, irigasi, dan benih demi meningkatkan produksi pangan nasional.
“Swasembada pangan bukan hanya tentang beras, tapi juga komoditas lain. Beras, Insya Allah, tahun ini selesai. Jagung selesai, gula selesai,” katanya.
“Selanjutnya, kita fokus ke komoditas lain yang masih impor seperti susu, daging, bawang putih, atau kedelai. Sesuai arahan Bapak Presiden, semuanya akan kita selesaikan,” ujar Sudaryono
Ketua Kelompok Substansi Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Syah Deva Ammurabi, menekankan bahwa subsidi pupuk bertujuan memberikan akses bagi petani dengan harga yang lebih terjangkau serta menjamin ketersediaan pupuk hingga pelosok.
“Saat ini untuk penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan KTP atau Kartu Tani/Kartu Tani Digital melalui aplikasi iPubers,” jelas Syah Deva.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong peran kelompok tani sebagai titik serah pupuk bersubsidi.
“Apa yang didorong secara bersama-sama itu dapat memberikan kemanfaatan untuk para petani,” ujar Idha.
Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjadi negara mandiri pangan serta berperan penting dalam pasar pangan global.
